JAKARTA. Komisi II DPR yang membidangi permasalahan pemerintahan akan melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi beserta jajarannya. Agenda tersebut khusus ditujukan untuk membicarakan proyek e-KTP."Senin Insya Allah akan Raker dengan Mendagri, kita akan tanyakan khusus mengenai program e-KTP," ujar Anggota Komisi II DPR, Abdul Malik Haramain, saat acara diskusi Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (17/9/2011).Menurut Malik, pihaknya akan menanyakan pula mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada Mendagri. Persoalan NIK menjadi penting dibahas karena lanjut Malik masih banyak ditemukan NIK ganda dan proyek e-KTP belum bisa berjalan kalau masih ada permasalahan tersebut."Persoalan NIK juga akan kita tanyakan nanti,"jelasnya.Selain itu, lanjut Malik, persoalan tender proyek e-KTP juga akan dipertanyakan dalam rapat yang akan dilaksanakan Senin (19/9/2011) mendatang."Bahwa ada uang sebesar Rp 5,8 trilliun untuk proyek e KTP tidak dipermasalahkan. Sedangkan uang Rp 1,5 milliar saja sudah seperti kiamat," pungkasnya. (Willy Widianto/Tribunnews.com)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
DPR panggil Mendagri soal proyek e-KTP Senin mendatang
JAKARTA. Komisi II DPR yang membidangi permasalahan pemerintahan akan melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi beserta jajarannya. Agenda tersebut khusus ditujukan untuk membicarakan proyek e-KTP."Senin Insya Allah akan Raker dengan Mendagri, kita akan tanyakan khusus mengenai program e-KTP," ujar Anggota Komisi II DPR, Abdul Malik Haramain, saat acara diskusi Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (17/9/2011).Menurut Malik, pihaknya akan menanyakan pula mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada Mendagri. Persoalan NIK menjadi penting dibahas karena lanjut Malik masih banyak ditemukan NIK ganda dan proyek e-KTP belum bisa berjalan kalau masih ada permasalahan tersebut."Persoalan NIK juga akan kita tanyakan nanti,"jelasnya.Selain itu, lanjut Malik, persoalan tender proyek e-KTP juga akan dipertanyakan dalam rapat yang akan dilaksanakan Senin (19/9/2011) mendatang."Bahwa ada uang sebesar Rp 5,8 trilliun untuk proyek e KTP tidak dipermasalahkan. Sedangkan uang Rp 1,5 milliar saja sudah seperti kiamat," pungkasnya. (Willy Widianto/Tribunnews.com)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
