KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian mengatakan dalam pembahasan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) akan digantikan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

"Ada persoalan untuk yang menggunakan energi fosil gas, bahwa sumber gas itu sulit. Jadi kemungkinan akan di-switch ke pembangkit listrik tenaga nuklir," ungkap Ramson saat ditemui di kompleks parlemen usai RDP Komisi XII DPR, Rabu (23/04).

Alasan pengalihan gas ke nuklir menurut Ramson berdasarkan pada mulai sulitnya kapasitas gas dalam negeri ditambah dengan mahalnya biaya pengangkutan gas (toll fee).

Ide Bisnis Buntung? Langganan Business Insight Biar Makin Untung

"Cost-nya tinggi. Dan kita sebenarnya udah mulai kekurangan gas juga. Seperti kami kemarin di Batam udah mulai kekurangan," tambahnya.

Baca Juga: PLTN Masuk RUPTL 2025-2034, RI Siapkan Proyek Nuklir Pertama Berkapasitas 500 MW

Adapun, untuk target awal PLTN pertama di Indonesia akan berkapasitas 500 Megawatt (MW) dengan tahap pengembangan mulai 2030 atau paling lambat 2034.

Namun, Ramson mengakui bahwa pembangunan PLTN dalam negeri masih terkendala belum adanya studi kelayakan atau feasible study yang memadai.

Ia juga menyebut pengembangan PLTN perlu dilakukan bersama negara lain, baik kerjasama dalam bentuk government-to-government (GtoG) atau business-to-business (BtoB).

"Makanya saya minta mereka bikin feasible study supaya ada referensi untuk mau investasi. Itu kan proyek baru. Beda kalau PLTN udah ada benchmark-nya," kata dia.

Sebelumnya, dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) hingga 2060 pemerintah memasukan PLTN sebagai salah satu pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT).

Dengan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dapat mencapai 35 gigawatt (GW) pada 2060 untuk mendukung target bauran EBT sebesar 72% hingga tahun yang sama. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News