JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai, rencana pemerintah melakukan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi harus segera terlaksana. Pasalnya, dengan terlaksananya pembatasan BBM bersubsidi sesuai dengan yang ditargetkan pada April mendatang, hal itu menunjukan tingkat keseriusan pemerintah yang ingin menyalurkan BBM bersubsidi tepat sasaran. Pasalnya, rencana pembatasan BBM bersubsidi ini merupakan wacana yang sudah digalakan beberapa tahun lalu.“Sebenarnya isu pembatasan sudah lama, jadi kalau pemerintah masih juga tetap belum siap, kita makin meragukan tentang kompetensi pemerintah dalam soal ini. Jadi kita tunggu saja, ini kan sampai April. Kalau ada permintaan penundaan lagi, ini menunjukan ketidaksiapan pemerintah dan semakin mengurangi kredibilitas pemerintah,” kata anggota Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Azis, hari ini.Sementara mengenai mekanisme yang tepat dalam hal penghematan BBM bersubsidi sendiri, Harry menilai bahwa rencana pembatasan BBM bersubsidi saat ini merupakan langkah yang tepat. Terlebih hal ini telah menjadi keputusan bersama dalam pembahsan dengan DPR beberapa waktu lalu. “Itu kan sudah menjadi keputusan, kalau dibilang mekanisme lain berarti itu memulai lagi dari nol. Lantas kapan pengehamatan dimulai? Kita laksanakan dulu yang ada, lihat dulu dalam tahun anggaran, kalau dirasa kurang efektif, baru kita cari sistem lain,” jelasnya.Yang terpenting, tegasnya, saat ini adalah bagaimana pemerintah dalam implementasinya bisa tepat sasaran, dimana subsidi tersebut benar akan tersalurkan pada kelompok masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan.Sementara itu, Anggota DPR-RI Fraksi Partai Demokrat Achsanul Qosasi pun sepakat. Ia mengatakan, kebijakan pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi harus segera diimplementasikan. Hal itu, mengingat gejolak harga minyak yang dikhawatirkan akan berlangsung lama. “Ini karena adanya krisis politik di Timur Tengah, jadi dikhawatirkan akan terjadi krisi minyak,” ucapnya.Namun, lanjutnya, rencana pembatasan BBM bersubsidi itu harus melalui proses uji coba untuk mengetahui efektifitasnya atas program tersebut. “Program penghematan tersebut tentunya sudah dibahas secara detail di Komisi VII, dan menurut saya belum bisa dikatakan berhasil atau tidak karena memang belum diterapkan,” terangnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
DPR: Pembatasan BBM Bersubsidi harus segera terlaksana
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai, rencana pemerintah melakukan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi harus segera terlaksana. Pasalnya, dengan terlaksananya pembatasan BBM bersubsidi sesuai dengan yang ditargetkan pada April mendatang, hal itu menunjukan tingkat keseriusan pemerintah yang ingin menyalurkan BBM bersubsidi tepat sasaran. Pasalnya, rencana pembatasan BBM bersubsidi ini merupakan wacana yang sudah digalakan beberapa tahun lalu.“Sebenarnya isu pembatasan sudah lama, jadi kalau pemerintah masih juga tetap belum siap, kita makin meragukan tentang kompetensi pemerintah dalam soal ini. Jadi kita tunggu saja, ini kan sampai April. Kalau ada permintaan penundaan lagi, ini menunjukan ketidaksiapan pemerintah dan semakin mengurangi kredibilitas pemerintah,” kata anggota Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Azis, hari ini.Sementara mengenai mekanisme yang tepat dalam hal penghematan BBM bersubsidi sendiri, Harry menilai bahwa rencana pembatasan BBM bersubsidi saat ini merupakan langkah yang tepat. Terlebih hal ini telah menjadi keputusan bersama dalam pembahsan dengan DPR beberapa waktu lalu. “Itu kan sudah menjadi keputusan, kalau dibilang mekanisme lain berarti itu memulai lagi dari nol. Lantas kapan pengehamatan dimulai? Kita laksanakan dulu yang ada, lihat dulu dalam tahun anggaran, kalau dirasa kurang efektif, baru kita cari sistem lain,” jelasnya.Yang terpenting, tegasnya, saat ini adalah bagaimana pemerintah dalam implementasinya bisa tepat sasaran, dimana subsidi tersebut benar akan tersalurkan pada kelompok masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan.Sementara itu, Anggota DPR-RI Fraksi Partai Demokrat Achsanul Qosasi pun sepakat. Ia mengatakan, kebijakan pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi harus segera diimplementasikan. Hal itu, mengingat gejolak harga minyak yang dikhawatirkan akan berlangsung lama. “Ini karena adanya krisis politik di Timur Tengah, jadi dikhawatirkan akan terjadi krisi minyak,” ucapnya.Namun, lanjutnya, rencana pembatasan BBM bersubsidi itu harus melalui proses uji coba untuk mengetahui efektifitasnya atas program tersebut. “Program penghematan tersebut tentunya sudah dibahas secara detail di Komisi VII, dan menurut saya belum bisa dikatakan berhasil atau tidak karena memang belum diterapkan,” terangnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News