JAKARTA. Anggota Komisi III DPR, Nudirman Munir, mengkritik pemerintah yang bersikap muka tembok dalam pengelolaan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan). Ia menyesalkan, berbagai masukan Komisi III yang tak pernah dihiraukan pemerintah. Nudirman memberikan contoh sikap pemerintah dalam mengatasi kerusuhan yang terjadi di Lapas Tanjung Gusta maupun Rutan Batam. Menurutnya, kondisi ini terjadi karena pemerintah tak pernah menghiraukan masukan dari Komisi III DPR. "Mungkin ada yang tak suka saya bersikap ekstrem. Tetapi, kenyataannya, pemerintah seperti muka tembok dalam masalah ini," ujar Nudirman saat dihubungi Kontan, Kamis (18/7),. Sudah sejak lama, lanjut dia, Komisi III DPR mengusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin untuk melakukan sejumlah perbaikan. Salah satunya, menurutnya, dengan melakukan pemasangan CCTV di setiap Lapas maupun Rutan. "Kami bahkan sudah usulkan alokasi anggaran Rp 1 triliun untuk itu," kata Nudirman. Kedua, Politisi Golkar tersebut mengusulkan agar tidak semua tahanan dikonsentrasikan pada Lapas atau Rutan di daerah tertentu. Sebab, biasanya dalam satu provinsi, masih ada beberapa Lapas atau Rutan yang belum overload (kelebihan kapasitas tahanan,red). "Jadi yang sudah overlead, aparat seharusnya tidak memaksakan untuk terus ditambah tahanan baru," kata Nudirman. Ketiga, untuk mencegah makin banyak Lapas atau Rutan overload, Nudirman meminta agar aparat penegak hukum tidak terlalu gampang melakukan penahanan.
DPR: Pemerintah muka tembok dalam mengelola Lapas
JAKARTA. Anggota Komisi III DPR, Nudirman Munir, mengkritik pemerintah yang bersikap muka tembok dalam pengelolaan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan). Ia menyesalkan, berbagai masukan Komisi III yang tak pernah dihiraukan pemerintah. Nudirman memberikan contoh sikap pemerintah dalam mengatasi kerusuhan yang terjadi di Lapas Tanjung Gusta maupun Rutan Batam. Menurutnya, kondisi ini terjadi karena pemerintah tak pernah menghiraukan masukan dari Komisi III DPR. "Mungkin ada yang tak suka saya bersikap ekstrem. Tetapi, kenyataannya, pemerintah seperti muka tembok dalam masalah ini," ujar Nudirman saat dihubungi Kontan, Kamis (18/7),. Sudah sejak lama, lanjut dia, Komisi III DPR mengusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin untuk melakukan sejumlah perbaikan. Salah satunya, menurutnya, dengan melakukan pemasangan CCTV di setiap Lapas maupun Rutan. "Kami bahkan sudah usulkan alokasi anggaran Rp 1 triliun untuk itu," kata Nudirman. Kedua, Politisi Golkar tersebut mengusulkan agar tidak semua tahanan dikonsentrasikan pada Lapas atau Rutan di daerah tertentu. Sebab, biasanya dalam satu provinsi, masih ada beberapa Lapas atau Rutan yang belum overload (kelebihan kapasitas tahanan,red). "Jadi yang sudah overlead, aparat seharusnya tidak memaksakan untuk terus ditambah tahanan baru," kata Nudirman. Ketiga, untuk mencegah makin banyak Lapas atau Rutan overload, Nudirman meminta agar aparat penegak hukum tidak terlalu gampang melakukan penahanan.
