KONTAN.CO.ID - Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Anggaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dan DPR RI digelar pada Selasa (5/9) di Gedung DPR RI. Dalam kesempatan ini, DPR mempertanyakan keefektifan anggaran Bakamla di 2018 mendatang. Pasalnya, anggaran Bakamla kembali kena pemotongan yang signifikan. "Pada pagu 2017, anggaran Bakamla sebesar Rp 900 miliar. Kemudian, dengan perintah pemotongan anggaran, pagu mereka menjadi Rp 700 miliar. Kini, di 2018, anggaran mereka semakin dipotong menjadi Rp 500 miliar sekian. Ini pasti akan mempengaruhi kinerja Bakamla," ujar Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira dari Fraksi PDIP. Andreas menuturkan, dengan anggaran Rp 500 miliar, ia dan anggota Komisi I lainnya ragu dengan kinerja Bakamla nantinya. Pasalnya, anggaran tersebut dikatakan Andreas hanya cukup menyelesaikan masalah koordinasi saja.
DPR pertanyakan keefektifan anggaran Bakamla
KONTAN.CO.ID - Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Anggaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dan DPR RI digelar pada Selasa (5/9) di Gedung DPR RI. Dalam kesempatan ini, DPR mempertanyakan keefektifan anggaran Bakamla di 2018 mendatang. Pasalnya, anggaran Bakamla kembali kena pemotongan yang signifikan. "Pada pagu 2017, anggaran Bakamla sebesar Rp 900 miliar. Kemudian, dengan perintah pemotongan anggaran, pagu mereka menjadi Rp 700 miliar. Kini, di 2018, anggaran mereka semakin dipotong menjadi Rp 500 miliar sekian. Ini pasti akan mempengaruhi kinerja Bakamla," ujar Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira dari Fraksi PDIP. Andreas menuturkan, dengan anggaran Rp 500 miliar, ia dan anggota Komisi I lainnya ragu dengan kinerja Bakamla nantinya. Pasalnya, anggaran tersebut dikatakan Andreas hanya cukup menyelesaikan masalah koordinasi saja.