JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertimbangkan membentuk komisi maritim. Rencana tersebut untuk menyesuaikan nomenklatur kementerian yang dibentuk Presiden Joko Widodo dan sebagai salah satu upaya menyelesaikan konflik di DPR.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan, penambahan komisi di DPR hampir pasti dilakukan. Jumlah penambahan komisi masih dibahas. Namun, yang pasti salah satunya adalah komisi yang membidangi permasalahan kemaritiman.

"Jumlahnya sedang dibahas, tapi salah satunya akan ada komisi maritim," kata Fahri, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (10/11).

Fahri melanjutkan, pihaknya akan membuka semua opsi yang mampu menyelesaikan konflik antara fraksi kubu Koalisi Merah Putih dan kubu Koalisi Indonesia Hebat di DPR. Sampai saat ini, penambahan jumlah komisi merupakan opsi yang paling realistis karena penentuan pimpinan alat kelengkapan DPR (AKD) tak mungkin diubah atau dikocok ulang.

"Semua opsi akan kita pakai untuk memperbaiki hubungan KMP dengan KIH dan pemerintah," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad sebelumnya mengungkapkan Koalisi Merah Putih siap memberikan 16 kursi wakil ketua alat kelengkapan DPR kepada Koalisi Indonesia Hebat.

Kesepakatan tercapai setelah elite politik pendukung KMP dan KIH bertemu pada Sabtu (8/11) malam, yang turut dihadiri Ketua MPR Zulkifli Hasan. (Indra Akuntono)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan