JAKARTA. Laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan APBN 2016 yang dibacakan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) Azis Syamsudin yang membantu Menteri Keuangan Sri Mulyani pada rapat pembahasan RUU pertanggungjawaban APBN 2016 menyatakan bahwa laporannya mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Status laporan ini mendapatkan pujian dari mini fraksi DPR RI. "BPK memberikan predikat laporan (keuangan) ini status WTP. Ini pertama setelah 12 tahun terakhir," ujar Ketua mini fraksi Nasdem Viktor Bungtilu Laiskodat dalam dengar pendapat mini fraksi di Banggar DPR RI pada Selasa (25/7). Selain Nasdem, fraksi PDIP pun memuji laporan keuangan tersebut. Meski memuji, Ketua mini fraksi PDIP Utut Adianto memberikan beberapa catatan bagi laporan keuangan APBN ke depannya. Perihal yang dibahasnya adalah perihal kesalahan administrasi yang harus dikurangi sehingga kualitas pelaporan semakin baik.
DPR puji APBN-P 2016 yang berstatus WTP
JAKARTA. Laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan APBN 2016 yang dibacakan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) Azis Syamsudin yang membantu Menteri Keuangan Sri Mulyani pada rapat pembahasan RUU pertanggungjawaban APBN 2016 menyatakan bahwa laporannya mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Status laporan ini mendapatkan pujian dari mini fraksi DPR RI. "BPK memberikan predikat laporan (keuangan) ini status WTP. Ini pertama setelah 12 tahun terakhir," ujar Ketua mini fraksi Nasdem Viktor Bungtilu Laiskodat dalam dengar pendapat mini fraksi di Banggar DPR RI pada Selasa (25/7). Selain Nasdem, fraksi PDIP pun memuji laporan keuangan tersebut. Meski memuji, Ketua mini fraksi PDIP Utut Adianto memberikan beberapa catatan bagi laporan keuangan APBN ke depannya. Perihal yang dibahasnya adalah perihal kesalahan administrasi yang harus dikurangi sehingga kualitas pelaporan semakin baik.