JAKARTA. Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mendukung rencana pemerintah untuk memangkas anggaran belanja sejumlah kementerian/lembaga dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan atau RAPBN-P 2016. Namun, ia menilai, pemangkasan anggaran dalam RAPBN-P merupakan hal yang aneh. “APBN-P 2016 ini adalah APBN-P paling aneh. Biasanya, R APBN-P itu digunakan untuk menambah anggaran,” ujar Lukman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6).
Meski demikian, Lukman memaklumi kebijakan pemangkasan ini karena penerimaan pemerintah dari sektor pajak masih kurang. Sementara, pemerintah tengah menggenjot pembangunan di sejumlah sektor sehingga ada anggaran-anggaran prioritas. Namun, ia tak setuju jika pemangkasan anggaran itu berlaku untuk kementerian/lembaga yang terkait kinerja birokrasi. Menurut dia, anggaran yang diterima kementerian/lembaga tersebut kecil. Pemotongan anggaran dikhawatirkan akan mengganggu kinerja kementerian/lembaga, terutama terkait percepatan pembangunan. “Dari sekian banyak mitra di Komisi II, khusus mitra aparatur sipil negara dan birokrasi kemungkinan akan diputuskan untuk tidak dipotong (dalam APBN P 2016). Mitra itu seperti Kementerian Agraria, Kemendagri, Setneg,” ujar
