JAKARTA. Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mendukung rencana pemerintah untuk memangkas anggaran belanja sejumlah kementerian/lembaga dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan atau RAPBN-P 2016.

Namun, ia menilai, pemangkasan anggaran dalam RAPBN-P merupakan hal yang aneh.

“APBN-P 2016 ini adalah APBN-P paling aneh. Biasanya, R APBN-P itu digunakan untuk menambah anggaran,” ujar Lukman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6).

Meski demikian, Lukman memaklumi kebijakan pemangkasan ini karena penerimaan pemerintah dari sektor pajak masih kurang.

Sementara, pemerintah tengah menggenjot pembangunan di sejumlah sektor sehingga ada anggaran-anggaran prioritas.

Namun, ia tak setuju jika pemangkasan anggaran itu berlaku untuk kementerian/lembaga yang terkait kinerja birokrasi.

Menurut dia, anggaran yang diterima kementerian/lembaga tersebut kecil. 

Pemotongan anggaran dikhawatirkan akan mengganggu kinerja kementerian/lembaga, terutama terkait percepatan pembangunan.

“Dari sekian banyak mitra di Komisi II, khusus mitra aparatur sipil negara dan birokrasi kemungkinan akan diputuskan untuk tidak dipotong (dalam APBN P 2016). Mitra itu seperti Kementerian Agraria, Kemendagri, Setneg,” ujar

Ia menambahkan, saat ini sejumlah kementerian/lembaga tengah gencar melaksanakan pembinaan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pegawai mereka.

Jika anggaran pelatihan itu dipotong maka akan berdampak terhadap program tersebut.

“Padahal, kapasitas PNS kita kan harus di-upgrade,” kata dia. (Dani Prabowo)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia