JAKARTA. Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subayo mengungkapkan pengelolaan hutan, dan gambut harus mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Karena itu regulasi yang dibuat harus melindungi berbagai persoalan yang ada di lapangan, bukan mematikan sektor-sektor yang sudah. Menyusul adanya beleid Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P. 17 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12 tahun 2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Menurut Firman, sebuah peraturan harus dikaji efek domino. “Ini kan ada multiplier effect, pertama penerimaan negara akan menurun, lalu bisa terjadi penutupan pabrik besar-besaran , devisa negara berkurang lagi, kemudian pengangguran. Semuanya ini mau digantikan dengan apa ?” ujar Firman, Rabu (12/4)
DPR: Regulasi baru gambut punya efek domino
JAKARTA. Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subayo mengungkapkan pengelolaan hutan, dan gambut harus mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Karena itu regulasi yang dibuat harus melindungi berbagai persoalan yang ada di lapangan, bukan mematikan sektor-sektor yang sudah. Menyusul adanya beleid Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P. 17 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12 tahun 2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Menurut Firman, sebuah peraturan harus dikaji efek domino. “Ini kan ada multiplier effect, pertama penerimaan negara akan menurun, lalu bisa terjadi penutupan pabrik besar-besaran , devisa negara berkurang lagi, kemudian pengangguran. Semuanya ini mau digantikan dengan apa ?” ujar Firman, Rabu (12/4)