JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberi lampu hijau atas rencana pemerintah yang akan mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun depan. Tapi, DPR akan menyeleksi BUMN yang layak untuk mendapat suntikan modal dari negara.

Ketua Komisi VI DPR Ahmad Hafisz Tohir mengatakan, PMN bagi BUMN secara tidak langsung bakal menjadi stimulus yang bisa menggerakkan ekonomi nasional. Menurutnya, beberapa perusahaan yang berpeluang mendapat PMN adalah BUMN yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan dan bandar udara.

Selain itu, BUMN lain yang patut dipertimbangkan untuk mendapat PMN adalah BUMN yang bergerak di sektor energi, baik yang mengurus pembangkit listrik maupun pengolahan mineral atau smelter.

Reksa Dana Diburu, Investor dan Nilai Reksa Dana Mirae Asset Naik di Awal 2025

Ia menambahkan, DPR tetap akan menyeleksi BUMN yang ingin mendapatkan PMN agar PMN tepat sasaran. Tentu, tak semua PMN yang diajukan bisa mendapat restu. "Ada yang perlu didukung, tetapi ada juga yang tidak perlu," ujar Hafisz, akhir pekan lalu.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno bilang beberapa BUMN sedang mengajukan PMN kepada pemerintah pada tahun anggaran 2016. Saat ini, Kementerian BUMN tengah melakukan analisa untuk memilih BUMN mana saja yang akan masuk prioritas untuk mendapatkan suntikan modal tahun depan.

Rini bilang, Kementerian BUMN akan memprioritaskan pemberian PMN kepada BUMN yang sektor usahanya sejalan dengan program kebijakan pembangunan pemerintah Joko Widodo. Kini, kata Rini Kementerian BUMN tengah mempercepat pembahasan BUMN yang bisa masuk dalam daftar penerima PMN tahun depan. Pasalnya, daftar BUMN yang diusulkan untuk mendapat PMN ini harus segera diajukan ke Kementerian Keuangan. Targetnya, pertengahan Mei ini Kementerian BUMN bisa menyelesaikan daftar perusahaan yang direkomendasikan untuk mendapatkan PMN tahun 2016.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News