Jakarta. Sejumlah kelompok masyarakat menolak penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) Organisasi Masyarakat (Ormas), lantaran dinilai berpotensi mengancam kebebasan berserikat dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki pertimbangan akan pentingnya pengetatan dalam pendirian ormas. Sebab, tanpa pengendalian yang jelas dan tegas, banyak aktivitas ormas yang mengarah pada tindakan anarkis dan main hakim sendiri ketika menyikapi suatu persoalan. Anggota Komisi II DPR, Arif Wibowo menegaskan, secara prinsip RUU Ormas tidak menghambat kebebasan berorganisasi. Meski begitu, kebebasan itu tidak boleh sampai kebablasan. "Kami tidak ingin kembali ke zaman Orde Baru. Juga jangan sampai pendirian ormas hanya untuk kepentingan politik sesaat," ujarnya, Kamis (7/2).
DPR: RUU Ormas tidak mengancam kebebasan rakyat
Jakarta. Sejumlah kelompok masyarakat menolak penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) Organisasi Masyarakat (Ormas), lantaran dinilai berpotensi mengancam kebebasan berserikat dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki pertimbangan akan pentingnya pengetatan dalam pendirian ormas. Sebab, tanpa pengendalian yang jelas dan tegas, banyak aktivitas ormas yang mengarah pada tindakan anarkis dan main hakim sendiri ketika menyikapi suatu persoalan. Anggota Komisi II DPR, Arif Wibowo menegaskan, secara prinsip RUU Ormas tidak menghambat kebebasan berorganisasi. Meski begitu, kebebasan itu tidak boleh sampai kebablasan. "Kami tidak ingin kembali ke zaman Orde Baru. Juga jangan sampai pendirian ormas hanya untuk kepentingan politik sesaat," ujarnya, Kamis (7/2).