KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI turut membawa perubahan dalam tata kelola barang rampasan. Regulasi tersebut mengamanatkan pembentukan dua lembaga khusus di bawah Presiden, yakni Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset. Ketua Komisi III DPR sekaligus Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa pembentukan Badan Pengelola Aset bertujuan memisahkan kewenangan pengelolaan barang rampasan dari institusi penegak hukum. Menurutnya, pemisahan kewenangan tersebut diperlukan untuk mencegah potensi konflik kepentingan dalam proses perampasan aset perkara.
"Pertama, badan pengelola perampasan aset. Jadi kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang mentargetkan sebanyak mungkin merampas aset, karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Habiburokhman mengungkapkan, pemisahan kewenangan antara lembaga pengelola aset dan aparat penegak hukum telah diterapkan di sejumlah negara.
Baca Juga: Wamenko Perekonomian Bantah Daya Beli Masyarakat Melemah, Intip Datanya Sebelum merumuskan ketentuan tersebut, DPR juga telah melakukan studi komparasi terhadap praktik pengelolaan barang rampasan di berbagai negara maju. "Dan di banyak negara, lagi-lagi kita melakukan perbandingan dengan internet, di banyak negara, sebagian besar dipisahkan. Di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia itu dipisahkan antara Badan Pengelolaan Perampasan Aset dengan penegak hukumnya yang sudah ada," ungkapnya. Selain Badan Pengelola Aset, UU Perampasan Aset juga mengamanatkan pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset. Lembaga ini dibentuk untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat terkait pengawasan implementasi aturan tersebut. Habiburokhman mengatakan, keberadaan badan pengawas yang berdiri sendiri diperlukan untuk memastikan kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Pengawasan tersebut juga ditujukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan, termasuk tindakan pemerasan yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. "Kedua, Badan Pengawas Perampasan Aset. Nah ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai undang-undang perampasan aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri," tuturnya.
Baca Juga: BI Perkuat Gerakan Pangan Murah dan Kerja Sama Antar Daerah untuk Redam Inflasi Sementara itu, terkait mekanisme pengangkatan pimpinan Badan Pengawas Perampasan Aset, Habiburokhman menjelaskan bahwa Presiden akan mengusulkan calon pimpinan untuk mendapatkan persetujuan DPR. Menurutnya, mekanisme tersebut mengacu pada praktik pengisian jabatan di sejumlah lembaga negara lainnya. Keterlibatan eksekutif dan legislatif dinilai menjadi pola yang selama ini diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. "Ya kita nggak ada referensi lainnya ya, kayak KPK, kayak KY, antara eksekutif dengan legislatif, itu kita saling membantu," pungkasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News