KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai indikator keberhasilan program Listrik Desa (Lisdes) tidak boleh hanya diukur dari sekadar pemenuhan target elektrifikasi. 

Pemerintah dinilai perlu mendorong pemanfaatan energi listrik agar berfokus pada penguatan produktivitas dan sentra ekonomi masyarakat di kawasan pedesaan.

Anggota Komisi XII DPR RI, Dewi Yustisiana menegaskan, akses kelistrikan yang masuk ke wilayah pedesaan harus mampu memberdayakan sentra-sentra ekonomi warga setempat, seperti pada sektor pertanian, perikanan, tambak udang, hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Ukuran keberhasilannya bukan hanya dari berapa rumah yang menyala, tapi bagaimana listrik memampukan masyarakat mengembangkan usaha, meningkatkan produksi, dan menciptakan lapangan kerja," ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (22/9/2026).

Dewi mengungkapkan, urgensi tersebut ia temukan langsung saat menyerap aspirasi di Desa Bumi Pratama Mandira, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.

Baca Juga: Bahlil Sebut Prabowo Bakal Resmikan Program Lisdes, Lebih dari 1.400 Sudah Rampung

Dalam kunjungan tersebut, lanjut dia, para petambak udang setempat sangat membutuhkan penguatan jaringan dan trafo untuk mengoperasikan kincir air serta mesin pendingin (cooler). Untuk itu, ia mendorong agar keterbatasan infrastruktur tidak lagi menghambat produktivitas warga.

Guna memastikan efektivitas program ke depan, Dewi menyatakan akan terus mengawal agar pembangunan kelistrikan dipetakan berdasarkan potensi ekonomi masing-masing wilayah. 

Dia bilang, pemetaan yang terintegrasi tersebut diharapkan mampu menciptakan pusat pertumbuhan baru yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi daerah.

"Targetnya bukan sekadar Indonesia yang semakin terang, tapi desa yang semakin produktif. Listrik harus benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat," pungkasnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2025, program lisdes menargetkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di 1.285 lokasi, yang kemudian dioptimalkan menjadi 1.516 lokasi desa dan dusun, dengan dukungan anggaran sekitar Rp 3,6 triliun. 

Selanjutnya, pada 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 10,3 triliun untuk memperluas akses dan layanan listrik bagi masyarakat di wilayah yang belum teraliri listrik.

Sementara itu, pada tahun 2027-2028 pemerintah bakal mengalokasikan Rp 9,31 triliun untuk infrastruktur lisdes serta konsultan pengawas di 1.250 lokasi.

Baca Juga: Kekurangan Pasokan Listrik Daerah, Bahlil Sebut Dampak El Nino & Perbaikan Pembangkit

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News