JAKARTA. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Marzuki Alie meminta manajemen PT Freeport Indonesia memenuhi tuntutan para pekerja. Marzuki mendesak agar pemerintah menangani masalah yang terjadi di Papua secara serius. Bukan hanya dengan keprihatinan semata, melainkan juga langkah nyata. “Manajemen perusahaan harus melakukan dialog dengan karyawan untuk menyelesaikan masalah dengan mengedepankan sisi kesejahteraan, keadilan dan kemanusiaan. Karyawan ini kan merasa kurang mendapatkan keadilan karena ketidakseimbangan kontrak karya yang ada. Sementara pemerintah berkewajiban memfasilitasi dan me-mediasinya,” ujarnya di Gedung DPR (14/11). Ia pun mengapresiasi langkah pemerintah membentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B). Menurutnya, unit ini harus diberikan kesempatan untuk bekerja efektif, efisien, dan mengedepankan dialog untuk menemukan solusi. Sementara itu, Anggota Komisi III Ahmad Yani menegaskan pemerintah harus melakukan penyelesaian secara menyeluruh terkait persoalan Freeport. Agar persoalannya tidak berlarut-larut dan terus berulang di masa yang akan datang. “Negara harus punya sikap, kontrak yang diperpanjang itu harus bisa dipertanyakan, karena kan diajukan lebih awal dari yang seharusnya habis pada 2007. Sekarang pertanyaannya pemerintah itu mau dan mampu tidak melakukan re-negosiasi kontrak. Indonesia sementara ini cuma dapat 1 % (royalti), padahal di Amerika Latin atau Libya itu negaranya dapat puluhan persen,” pungkasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
DPR serukan manajemen Freeport memenuhi tuntutan pekerja
JAKARTA. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Marzuki Alie meminta manajemen PT Freeport Indonesia memenuhi tuntutan para pekerja. Marzuki mendesak agar pemerintah menangani masalah yang terjadi di Papua secara serius. Bukan hanya dengan keprihatinan semata, melainkan juga langkah nyata. “Manajemen perusahaan harus melakukan dialog dengan karyawan untuk menyelesaikan masalah dengan mengedepankan sisi kesejahteraan, keadilan dan kemanusiaan. Karyawan ini kan merasa kurang mendapatkan keadilan karena ketidakseimbangan kontrak karya yang ada. Sementara pemerintah berkewajiban memfasilitasi dan me-mediasinya,” ujarnya di Gedung DPR (14/11). Ia pun mengapresiasi langkah pemerintah membentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B). Menurutnya, unit ini harus diberikan kesempatan untuk bekerja efektif, efisien, dan mengedepankan dialog untuk menemukan solusi. Sementara itu, Anggota Komisi III Ahmad Yani menegaskan pemerintah harus melakukan penyelesaian secara menyeluruh terkait persoalan Freeport. Agar persoalannya tidak berlarut-larut dan terus berulang di masa yang akan datang. “Negara harus punya sikap, kontrak yang diperpanjang itu harus bisa dipertanyakan, karena kan diajukan lebih awal dari yang seharusnya habis pada 2007. Sekarang pertanyaannya pemerintah itu mau dan mampu tidak melakukan re-negosiasi kontrak. Indonesia sementara ini cuma dapat 1 % (royalti), padahal di Amerika Latin atau Libya itu negaranya dapat puluhan persen,” pungkasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
