KONTAN.CO.ID -

 JAKARTA. Komisi III DPR menyetujui Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri terpilih menggantikan Jenderal Polisi Idham Aziz. Tercatat sembilan fraksi di DPR menyetujui pengangkatan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

“Berdasarkan pertimbangan, pandangan dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi akhirnya pimpinan dan anggota komisi III DPR RI secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri atas nama Jenderal Polisi Idham Aziz dan menyetujui pengangkatan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri,” kata Ketua Komisi III DPR Herman Hery saat rapat pengambilan keputusan hasil fit and proper test, Rabu (20/1).

11.11, Kontan Digital Diskon 60% Pakai Subscribe with Google

Herman mengatakan, setelah proses tersebut maka proses selanjutnya adalah penetapan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri saat rapat paripurna DPR.

“Yang selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripuna DPR terdekat dan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar dia.

Fraksi Partai Demokrat yang diwakili Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan memberi catatan untuk Kapolri terpilih Komjen Listyo Sigit Prabowo. 

Pertama, Kapolri baru harus mampu membawa perubahan citra dan wajah polri di masyarakat sehingga menjadi aparat penegak hukum yang independen, netral dan tegas tanpa tebang pilih dalam penegakan hukum.

“Kedua, harus mampu menyelesaikan permasalahan terkait isu intoleransi, serta radikalisme di Indonesia dengan cara profesional,” kata Hinca.

Baca Juga: Komjen Listyo Sigit: Dukung ekonomi, Polri akan beri rasa aman bagi investor

Ketiga, tidak hanya di ibukota negara, namun di Indonesia Timur juga harus menjadi prioritas Polri. Khususnya situasi keamanan serta isu – isu pelanggaran HAM dan demokrasi di Papua.

Keempat, Polri juga harus mampu melakukan penegakan hukum dalam kejahatan trans-nasional serta extraordinary crime seperti korupsi sampai ke jaringan sindikat narkoba dunia.

“Dalam rangka penegakan korupsi polri harus dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti KPK dan Kejaksaan Agung,” ucap dia.