JAKARTA. Komisi V DPR menyetujui anggaran penanggulangan banjir di Jakarta yang diajukan pemerintah sebesar Rp 2 triliun. Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow mengatakan, anggaran itu diambil dari dana cadangan APBN 2013 sehingga tak perlu menunggu pembahasan APBN Perubahan 2013.Dia merinci anggaran Rp 2 triliun ini terdiri dari Rp 540 miliar untuk sodetan, Rp 1,2 triliun untuk normalisasi Sungai Ciliwung dan sisanya untuk pembelian pompa air dan alat-alat lainnya. Dengan persetujuan ini, Yasti berharap Jakarta bebas banjir pada 2016 mendatang bisa terwujud. "Kami berharap Kementerian Keuangan dalam satu bulan ini sudah harus dimulai mencairkan dana pembangunan ini secara bertahap tentu saja," katanya, Kamis (31/1).Komisi V DPR juga memintan pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi dalam penanganan banjir. Dia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperketat atau bahkan menghentikan pengeluaran izin alih fungsi lahan kawasan resapan air menjadi pemukiman di sekitar Bogor, Puncak, dan Cianjur. "Kita tahu bersama bahwa banjir yang terjadi di Jakarta salah satu faktornya adalah paling besar debit air yang mengalir dari hulu," ungkap Yasti.Selain wilayah resapan, ia juga menyadari budaya masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan. Yasti bilang itu juga harus ditanggulangi bersama-sama. Untuk itu, ia mengingatkan pemerintah untuk menangani masalah sampah menjadi salah satu prioritas, pasalnya jika hanya fokus pada pembangunan sarana dan prasarana saja tidak cukup.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
DPR setujui anggaran Rp 2 triliun atasi banjir
JAKARTA. Komisi V DPR menyetujui anggaran penanggulangan banjir di Jakarta yang diajukan pemerintah sebesar Rp 2 triliun. Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow mengatakan, anggaran itu diambil dari dana cadangan APBN 2013 sehingga tak perlu menunggu pembahasan APBN Perubahan 2013.Dia merinci anggaran Rp 2 triliun ini terdiri dari Rp 540 miliar untuk sodetan, Rp 1,2 triliun untuk normalisasi Sungai Ciliwung dan sisanya untuk pembelian pompa air dan alat-alat lainnya. Dengan persetujuan ini, Yasti berharap Jakarta bebas banjir pada 2016 mendatang bisa terwujud. "Kami berharap Kementerian Keuangan dalam satu bulan ini sudah harus dimulai mencairkan dana pembangunan ini secara bertahap tentu saja," katanya, Kamis (31/1).Komisi V DPR juga memintan pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi dalam penanganan banjir. Dia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperketat atau bahkan menghentikan pengeluaran izin alih fungsi lahan kawasan resapan air menjadi pemukiman di sekitar Bogor, Puncak, dan Cianjur. "Kita tahu bersama bahwa banjir yang terjadi di Jakarta salah satu faktornya adalah paling besar debit air yang mengalir dari hulu," ungkap Yasti.Selain wilayah resapan, ia juga menyadari budaya masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan. Yasti bilang itu juga harus ditanggulangi bersama-sama. Untuk itu, ia mengingatkan pemerintah untuk menangani masalah sampah menjadi salah satu prioritas, pasalnya jika hanya fokus pada pembangunan sarana dan prasarana saja tidak cukup.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
