JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi dalam penanganan banjir di Ibukota. Selama ini, penanggulangan banjir di wilayah hulu, tengah, dan hilir berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak efektif. Kemarin, Komisi V DPR mengadakan rapat dengar pendapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat, yang diwakili Sekretaris Daerah, serta Badan Penanggulangan Nasional Bencana (BNPB). Dalam rapat tersebut, Komisi V DPR mengingatkan pentingnya kerjasama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, dan Kementerian PU dalam mengatasi problem banjir yang makin akut.
DPR setujui bujet banjir Rp 2 triliun
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi dalam penanganan banjir di Ibukota. Selama ini, penanggulangan banjir di wilayah hulu, tengah, dan hilir berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak efektif. Kemarin, Komisi V DPR mengadakan rapat dengar pendapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat, yang diwakili Sekretaris Daerah, serta Badan Penanggulangan Nasional Bencana (BNPB). Dalam rapat tersebut, Komisi V DPR mengingatkan pentingnya kerjasama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, dan Kementerian PU dalam mengatasi problem banjir yang makin akut.