JAKARTA. Setelah melewati mekanisme voting, akhirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) disetujui menjadi Undang-Undang oleh DPR. "Dari 369 anggota DPR yang hadir, sebanyak 221 orang setuju dan 148 menolak. Karena itu Perppu nomor 1 tahun 2013 disetujui menjadi undang-undang," kata pimpinan sidang, Pramono Anung di Gedung DPR (Kamis, 19/12). Sebelumnya, pimpinan sidang menawarkan tiga opsi pilihan. Yakni, opsi A setuju Perppu MK menjadi Undang-Undang, opsi B menolak Perppu MK menjadi Undang-Undang, dan opsi C abstain alias tak bersikap. Dalam voting itu, fraksi yang memilih opsi A atau setuju Perppu MK menjadi Undang-Undang, yaitu Fraksi Partai Demokrat sebanyak 129 orang, Fraksi Partai Golkar sebanyak 26 suara, PAN 28 suara, PPP 20 suara, dan PKB 18 suara. Sementara itu fraksi yang memilih opsi B atau menolak Perppu itu menjadi Undang-Undang adalah PDI Perjuangan 79 suara, PKS 41 suara, Gerindra 16 suara, Hanura 9 suara, dan PPP tiga suara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan