JAKARTA. Bank BNI bisa bernafas lega sekarang. Pasalnya, Komisi XI DPR RI yang mengurusi masalah Keuangan akhirnya memberikan lampu hijau kepada bank pelat merah tersebut untuk menggelar rights issue tahun ini. "Hasil rapat tertutup tadi, kami setujui rights issue BNI, namun ini perlu dibicarakan dalam forum yang lebih besar dengan Kementerian Negara BUMN dan mungkin sekaligus Menteri Keuangan untuk mengatur waktu atau timing-nya," kata Anggota DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan Maruarar Sirait usai mengikuti rapat dengar pendapat tertutup selama empat jam dengan direksi Bank BNI di Komisi XI DPR RI, Kamis (23/9).Maruarar menuturkan, rapat bersama dengan Kementerian Negara BUMN perlu dilakukan mengingat ada banyak BUMN yang antri melakukan aksi korporasi. Bank Mandiri dan Bank BNI sama-sama berniat rights issue. Lalu ada Krakatau Steel juga yang berniat melantai di bursa. "Kalau waktunya tidak diatur nanti susah, karena pasar keuangan kita kan masih belum besar," katanya.Waktu pelaksanaannya nanti bisa ditentukan berdasarkan skala kebutuhan dan kesiapan. "Siapa yang duluan itu yang perlu dirapatkan lagi, tergantung kebutuhan dan kesiapan," imbuh Maruarar. Khusus untuk BNI, dia menambahkan, DPR mendukung bila pelaksanaannya dilakukan tahun ini juga. "Khusus BNI kami berharap tahun ini. Bank Mandiri juga. Nanti malam baru rapat dengan Mandiri," ujarnya. Kemungkinan, awal Oktober sudah bisa jelas siapa di antara dua bank tersebut yang akan melakukan rights issue terlebih dulu. Begitu putusan sudah jelas, prosesnya akan digulirkan ke sidang paripurna untuk disahkan.Berapa persentase rights issue berikut nilainya yang disetujui oleh DPR untuk rights issue BNI, Maruarar enggan mengungkapkan. "Tadi kan rapat tertutup, kalau jumlah nilainya itu kan tergantung pada harga pasar," jelasnya.Sayangnya, jajaran direksi Bank BNI melakukan aksi tutup mulut begitu keluar dari ruang rapat. "No comment," kata Direktur Utama BNI Gatot M. Suwondo. Meski bungkam, wajah Gatot terlihat sumringah. Sebelumnya, Chief Financial Officer BNI Yap Tjay Soen menuturkan, BNI berharap bisa melepas semua sisa saham yang bisa dimiliki publik. Saham publik BNI yang beredar hanya sebesar 23,64%. Sedangkan sisanya sebesar 76,36% dimiliki pemerintah. "Yang akan dilepas sekitar 16,36% sehingga sampai di batas kepemilikan saham publik sebesar 40%. Dengan demikian saham kami menjadi lebih likuid dan ini juga supaya kami bisa menikmati potongan pajak," ujar Yap.Sesuai aturan, emiten dengan kepemilikan saham publik mencapai 40% atau lebih akan mendapat potongan pajak 5%. Adapun perkiraan nilainya, Yap pernah menghitung dana yang bisa diraup BNI dari aksi rights issue nanti antara Rp 4 triliun sampai dengan Rp 7 triliun. Dana ini rencananya akan digunakan BNI untuk memperkuat permodalan dan membiayai ekspansi kredit.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
DPR setujui right issue BNI
JAKARTA. Bank BNI bisa bernafas lega sekarang. Pasalnya, Komisi XI DPR RI yang mengurusi masalah Keuangan akhirnya memberikan lampu hijau kepada bank pelat merah tersebut untuk menggelar rights issue tahun ini. "Hasil rapat tertutup tadi, kami setujui rights issue BNI, namun ini perlu dibicarakan dalam forum yang lebih besar dengan Kementerian Negara BUMN dan mungkin sekaligus Menteri Keuangan untuk mengatur waktu atau timing-nya," kata Anggota DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan Maruarar Sirait usai mengikuti rapat dengar pendapat tertutup selama empat jam dengan direksi Bank BNI di Komisi XI DPR RI, Kamis (23/9).Maruarar menuturkan, rapat bersama dengan Kementerian Negara BUMN perlu dilakukan mengingat ada banyak BUMN yang antri melakukan aksi korporasi. Bank Mandiri dan Bank BNI sama-sama berniat rights issue. Lalu ada Krakatau Steel juga yang berniat melantai di bursa. "Kalau waktunya tidak diatur nanti susah, karena pasar keuangan kita kan masih belum besar," katanya.Waktu pelaksanaannya nanti bisa ditentukan berdasarkan skala kebutuhan dan kesiapan. "Siapa yang duluan itu yang perlu dirapatkan lagi, tergantung kebutuhan dan kesiapan," imbuh Maruarar. Khusus untuk BNI, dia menambahkan, DPR mendukung bila pelaksanaannya dilakukan tahun ini juga. "Khusus BNI kami berharap tahun ini. Bank Mandiri juga. Nanti malam baru rapat dengan Mandiri," ujarnya. Kemungkinan, awal Oktober sudah bisa jelas siapa di antara dua bank tersebut yang akan melakukan rights issue terlebih dulu. Begitu putusan sudah jelas, prosesnya akan digulirkan ke sidang paripurna untuk disahkan.Berapa persentase rights issue berikut nilainya yang disetujui oleh DPR untuk rights issue BNI, Maruarar enggan mengungkapkan. "Tadi kan rapat tertutup, kalau jumlah nilainya itu kan tergantung pada harga pasar," jelasnya.Sayangnya, jajaran direksi Bank BNI melakukan aksi tutup mulut begitu keluar dari ruang rapat. "No comment," kata Direktur Utama BNI Gatot M. Suwondo. Meski bungkam, wajah Gatot terlihat sumringah. Sebelumnya, Chief Financial Officer BNI Yap Tjay Soen menuturkan, BNI berharap bisa melepas semua sisa saham yang bisa dimiliki publik. Saham publik BNI yang beredar hanya sebesar 23,64%. Sedangkan sisanya sebesar 76,36% dimiliki pemerintah. "Yang akan dilepas sekitar 16,36% sehingga sampai di batas kepemilikan saham publik sebesar 40%. Dengan demikian saham kami menjadi lebih likuid dan ini juga supaya kami bisa menikmati potongan pajak," ujar Yap.Sesuai aturan, emiten dengan kepemilikan saham publik mencapai 40% atau lebih akan mendapat potongan pajak 5%. Adapun perkiraan nilainya, Yap pernah menghitung dana yang bisa diraup BNI dari aksi rights issue nanti antara Rp 4 triliun sampai dengan Rp 7 triliun. Dana ini rencananya akan digunakan BNI untuk memperkuat permodalan dan membiayai ekspansi kredit.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
