KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesr Rp 26,71 triliun untuk tahun anggaran 2026. Usulan tambahan ini melonjak drastis dari pagu anggaran untuk KKP sebesar Rp 3,61 triliun di tahun depan. 

Ketua Komisi IV DPR RI, Titik Soeharto menyebut akan meneruskan usulan ini kepada Badan Anggaran DPR RI untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan regulasi yang ada. 

"Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai usulan penyesuaian Pagu Indikatif Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2026, sebesar Rp26,7 triliun," kata Titiek dalam Rapat Kerja Bersama Komisi KKP di Gedung Parlemen, Kamis (10/7). 

Bukti Berikan Layanan Terbaik, Tugu Insurance Sabet Penghargaan Bergengsi

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menjelaskan anggaran KKP yang ditetapkan sebesar Rp 3,36 triliun di tahun 2026 hanya cukup untuk belanja pegawai, operasional dasar serta sebagian program strategis. 

Baca Juga: Pagu Efektif KKP Setelah Efisiensi Sebesar Rp 3,58 Triliun untuk Tahun 2025

Untuk itu, KKP mengajukan tambahan anggaran sebsar Rp 23,1 triliun. Sehingga total pagu anggaran yang akan diteterima di tahun depan bisa mencapai Rp 26,71 triliun. 

Trenggono bilang tambahan anggatan ini terbagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, untuk program strategis senilai 13,11 triliun. 

Anggaran lebih detil akan digunakan untuk mendukung pengembangan tambak garam di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp738 miliar; Pembangunan 500 Kampung Nelayan Merah Putih senilai Rp11,28 triliun; Budidaya ikan nila salin di Karawang sebagai Center of Excellence sebesar Rp712 miliar; Revitalisasi peralatan laboratorium mutu dan keamanan produk perikanan sebesar Rp 382 miliar. 

Baca Juga: KKP Siapkan Anggaran Rp 2,2 Triliun Untuk Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih

Kedua, tambahan anggaran untuk belanja pegawai, operasional kapal pengawas, pendidikan vokasi, pelayanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat, sebesar Rp9,99 triliun. 

Anggaran ini nantinya akan digunakan sebagai Gaji CPNS dan PPPK Rp399,66 miliar untuk 3.361 orang; Operasional kapal pengawas Rp980,7 miliar; Operasional perkantoran Rp565,36 miliar; Pelayanan publik dan manajemen Rp6,92 triliun; dan Program pemberdayaan masyarakat Rp1 triliun.

"Dengan demikian kami mengusulkan penyesuaian pagu indikatif KKP tahun 2026 dari semula Rp3,61 triliun menjadi sebesar Rp26,71 triliun," ujarnya.

Baca Juga: Anggaran KKP Dipangkas Rp 2,1 Triliun, Trenggono Pastikan Gaji ASN Terpenuhi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News