KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi IV DPR RI menyoroti beda angka antara alokasi dengan realisasi kontrak pupuk subsidi. Beda angka itu yang jadi biang kelangkaan pupuk subsidi.

Ketua Komisi IV DPR Sudin menyebutkan, pada tahun 2023 Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan pupuk subsidi sebanyak 7,85 juta ton. Namun berdasarkan kontrak Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan Pupuk Indonesia hanya terealisasi 6,68 juta ton.

Menurutnya, perbedaan angka ini yang selanjutnya membuat kelangkaan pupuk subsidi di lapangan. Sebab realisasi pupuknya lebih kecil dari yang dijanjikan Kementan.

"Saya punya datanya, berdasarkan alokasi 2023 ada sebesar 7,85 juta ton sementara berdasarkan anggaran kontrak DIPA antara Pupuk Indonesia dengan Kementan jumlahnya cuma 6,68 juta ton, mana yang benar?," terang Sudin dalam Raker Komisi VI dengan Kementan di Jakarta, Rabu (30/8).

Baca Juga: Pupuk Indonesia Siapkan Stok Pupuk Subisidi 936.152 Ton

Merespon hal itu, Dirjen Prasarana dan Saranan Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil membenarkan bahwa realisasi kontrak untuk pupuk subsidi hanya sebesar 6,68 juta ton.

Ia berdalih, kurangnya anggaran Kementan menjadi penyebab lebih rendahnya realisasi pupuk subsidi dengan yang dialokasikan.

"Karena kondisi anggaran kita cuam Rp 25 triliun hanya mampu segitu untuk harga pokok penjualan (HPP) pupuk subsidi," jelas Ali.

Untuk itu, saat ini pihaknya tengah meminta tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan untuk memenuhi kontrak yang sudah dilakukan dengan Pupuk Indonesia.

Dengan begitu, kata dia, alokasi pupuk subsidi sebesar 7,65 harapanya dapat terealisasi sepenuhnya.

"Sebenarnya pupuk ini sudah disedikan dengan teman-teman Pupuk Indonesia. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kabar dari Menteri Keuangan," kata Ali.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat