DPR Soroti Minimnya Pendanaan Pengadaan Air Bersih di Negara Berkembang dan Miskin



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri agenda Rapat Tingkat Tinggi (high level meeting) World Water Forum (WWF) ke-10 yang merupakan pertemuan para kepala negara yang mengikuti Forum Air Dunia tersebut. Ia duduk di sebelah Presiden Jokowi dan Presiden WWC, Loic Fauchon.

Di high level meeting WWF ke-10, Puan datang untuk menyampaikan sambutan sebagai wakil dari Inter-Parliamentary Union atau IPU (forum parlemen dunia). 

Dalam sambutannya yang bertemakan ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity (Memobilisasi Aksi Parlementer mengenai Air untuk Kemakmuran Bersama), ia berbicara mengenai sejumlah permasalahan terkait air. 


Baca Juga: Indonesia Dorong Komitmen Bersama Manajemen Sumber Daya Air Terintegrasi

Puan menyebut, forum WWF punya satu tujuan yaitu merespons berbagai tantangan global yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Mulai dari kelangkaan air, banjir, kekeringan, kebakaran hutan hingga kekurangan gizi, dan berbagai persoalan kesehatan lainnya.

“Ancaman krisis air juga telah lebih nyata, bahkan menjadi sleeping crisis,” kata Puan saat menyampaikan sambutan pada high level meeting WWF ke-10 di Bali, Senin (20/5).

Puan kemudian berbicara mengenai data dari United Nations Environment Programme (UNEP) atau organisasi PBB untuk lingkungan yang mencatat lebih dari 50% penduduk dunia sedang manghadapi kekurangan air setidaknya satu kali dalam sebulan.

“Namun demikian, perhatian masyarakat internasional saat ini lebih fokus pada isu geopolitik, persaingan kekuatan, dan kompetisi ekonomi, bukan pada isu ketahanan air,” ungkap Puan.

Lebih lanjut, Puan menyinggung soal studi terbaru yang menunjukkan peningkatan signifikan belanja militer hingga mencapai US$2.4 triliun pada tahun 2023. Jumlah itu mencapai 2,3% PDB global. Pada saat yang sama, pengeluaran sektor air di negera berkembang dan negera miskin hanya 0,5% dari PDB negaranya.

“Nampaknya, kita terjebak dalam kondisi misalokasi sumber daya. Ini sungguh kontradiktif, ketika dunia dihadapkan pada ancaman luar biasa, termasuk yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan kelangkaan air,” ujarnya.

Padahal, kata Puan, jika Parlemen dan Pemerintah mampu meningkatkan pendanaan untuk pengadaan air bersih, maka persoalan kelangkaan air akan dapat diselesaikan secara signifikan. Oleh karenanya, Ia menegaskan komitmen parlemen dunia dalam menghadapi berbagai persoalan terkait air.

Baca Juga: Buka World Water Forum, Jokowi: 500 Juta Petani Rentan Mengalami Kekeringan pada 2050

Parlemen dengan teguh mendukung berbagai inisiatif untuk air dan melakukan realokasi sumber daya untuk ketahanan air.

“Parlemen siap memainkan peran sebagai institusi yang mewakili rakyat untuk melakukan aksi demi menyelesaikan persoalan air di level nasional maupun internasional,” imbuhnya.

Pada rangkaian WWF ke-10, parlemen dunia juga akan mengadakan pertemuan untuk membahas berbagai aksi yang perlu dilakukan untuk mengatasi persoalan air. 

DPR RI bersama IPU menjadi tuan rumah Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) mulai hari ini.

Menurut Puan, ada beberapa isu subtantif yang akan dibahas dalam pertemuan Parlemen dunia dalam rangka WWF ke-10 itu. Seperti bagaimana air sebagai pemecah kesepakatan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. 

Hal ini mengingat permasalahan air menjadi salah satu agenda dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs)

Kemudian terkait praktik inovatif untuk akses air yang inklusif dan adil. Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum pun akan membahas tentang air sebagai inti dari aksi iklim, serta diplomasi air, kerja sama, dan ilmu pengetahuan untuk perdamaian.

Baca Juga: Jokowi Kenalkan Prabowo Sebagai Presiden Terpilih Saat Membuka World Water Forum

“Komitmen parlemen terhadap agenda air sangat kuat. Isu air akan menjadi prioritas Parlemen di dalam negeri maupun melalui diplomasi Parlemen,” ucap Puan.

Puan menambahkan, Pemerintah dan Parlemen memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengubah kondisi kelangkaan air menjadi ketahanan air. Selain itu, disampaikan Puan, untuk mejadikan air sebagai sumber kerja sama internasional.

“Saya mengajak, mari kita lipat gandakan upaya bersama sehingga hak semua orang atas air bersih dapat terpenuhi dan Parlemen siap untuk menjadi bagian dari aksi bersama ini,” terang Puan.

Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum akan resmi dimulai siang hari nanti dengan dibuka oleh Puan mengingat DPR RI merupakan tuan rumah. Dari hasil pertemuan parlemen dunia tersebut, Puan akan membawanya ke Sidang WWF ke-10 sebagai usul dari sisi parlemen untuk agenda terkait persoalan air bersama Pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .