KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa pendidikan sebesar 7%. Padahal saat ini, jasa pendidikan dikecualikan dalam objek Jasa Kena Pajak (JKP).

Rencana kebijakan tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Beleid ini kini tengah dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Panitia Kerja (Panja) RUU KUP Komisi XI DPR RI.

Anggota Panja RUU KUP Komisi XI DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah belum pernah menyampaikan kepada pihaknya terkait tarif PPN 7% atas jasa pendidikan. Said menerka, besaran tarif tersebut akan tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) apabila RUU KUP telah disahkan.

Namun, sebelum PP terkait tarif PPN jasa pendidikan diundangkan terlebih dahulu, Said bilang pemerintah harus tetap konsultasi dengan parlemen.

Baca Juga: Ada Empat Jenis Barang Masuk Kini Sudah Bebas PPN

Oleh sebab itu, Said berpesan untuk sekolah yang menjalankan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), misalnya sekolah negeri tetap dikecualikan dari objek PPN.

Termasuk juga jasa pendidikan swasta seperti sekolah-sekolah di bawah naungan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU).

Menurut Said, keduanya punya ambil alih banyak dalam dunia pendidikan di Indonesia seperti memberikan beasiswa rutin kepada 500 murid setiap tahunnya, dan sudah melaksanakan Sisdiknas

Untuk itu, Anggota Fraksi PDIP itu berhadap PPN atas jasa pendidikan dikenakan kepada sekolah bertaraf internasional yang umumnya menelan biaya ratusan juta per tahun. Sehingga, asas ability to pay dalam perpajakan Indonesia bisa dirasakan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta internasional.

“Mayoritas sekolah internasional tak masuk dalam koridor Undang-Undang (UU) terkait Sisdiknas. Ini nanti tetap akan dibahas lewat Panja RUU KUP antara kami dengan pemerintah,” kata Said kepada Kontan.co.id, Jumat (3/9).

Said mengatakan implementasi dari RUU KUP termasuk PPN kemungkinan baru bisa dilaksanakan pada tahun 2023.

Editor: Yudho Winarto