DPR Soroti Risiko Investasi di Indonesia, Pemerintah Diminta Benahi Iklim Usaha



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Presiden Prabowo Subianto masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah yang dapat memengaruhi daya tarik investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Salah satu yang menjadi sorotan DPR adalah perlunya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor riil.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pemerintah perlu segera menindaklanjuti sejumlah persoalan agar kebijakan yang dijalankan memberikan dampak lebih besar bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan ekonomi.


"DPR terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak ke rakyat yang semakin baik," ujar Puan saat penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) TA 2026, Jumat (14/8).

Baca Juga: Risiko Investasi Indonesia Meningkat, Investor Diminta Lebih Selektif

Puan merinci delapan persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Salah satunya adalah penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif.

Bagi investor, persoalan ini menjadi penting karena kepastian hukum dan kondisi usaha merupakan bagian dari pertimbangan dalam menentukan penempatan modal.

Selain investasi, DPR menyoroti penyelesaian berbagai kasus hukum yang masih menjadi perhatian masyarakat. Puan tidak merinci kasus hukum yang dimaksud.

Persoalan lain yang disoroti adalah relaksasi belanja pegawai di daerah serta perluasan kesempatan kerja. Pemerintah juga diminta memperkuat perlindungan bagi pekerja migran dan pekerja transportasi daring.

Dari sisi lingkungan dan ketahanan ekonomi, pemerintah perlu mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi apabila tidak diantisipasi.

Baca Juga: IHSG Anjlok, Rupiah Terjun Bebas: Risiko Investasi Indonesia Melonjak

DPR juga meminta evaluasi terhadap tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional. Persoalan PHK serta peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan BPJS Kesehatan turut masuk dalam daftar pekerjaan rumah pemerintah.

Sejumlah persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan pemerintah bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun kepastian dan kondisi usaha yang lebih mendukung investasi.

Iklim investasi yang kondusif dinilai penting agar pertumbuhan tidak berhenti pada sektor tertentu, tetapi mampu mendorong aktivitas sektor riil dan menciptakan lapangan kerja.

Di sisi lain, Puan mengatakan DPR juga akan menjalankan fungsi diplomasi untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia, selain mengawal berbagai kebijakan pemerintah di dalam negeri.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan berpedoman pada APBN. Ia menekankan agar anggaran negara memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Baca Juga: Investasi Indonesia Diprediksi Melambat di Semester II-2026, Ini Penyebabnya

"Setiap rupiah yang dikumpulkan negara harus kembali secara nyata ke rakyat," tegas Prabowo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News