JAKARTA. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyatakan hasil analisa lembaganya mendapatkan kemungkinan penyalahgunaan izin keluar penjara dengan beragam alasan oleh para narapidana koruptor. Anggota Komisi III DPR, Indra, mengatakan pernyataan itu sudah dengan jelas menunjukkan penjara mana yang dimaksudkan, tanpa perlu disebutkan lebih gamblang lagi.

"Kalau kata kuncinya koruptor kakap maka sudah jelas yang dimaksudkan adalah Lapas Cipinang dan Lapas Sukamiskin," kata Indra saat ditemui kantor Badan Pengawas Pemilu, Jumat (10/5/2013). Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini pun meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan crosscheck terhadap informasi yang dimiliki KPK tersebut. Tujuan pemeriksaan silang tersebut, ujar dia, adalah untuk menghindari generalisasi masyarakat terhadap pengelolaan lembaga pemasyarakatan.

Selain itu, imbuh Indra, Kementerian Hukum dan HAM juga harus melakukan evaluasi terhadap kehidupan para narapidana dan sipir yang bertugas di lembaga pemasyarakatan. Apalagi, kata dia, tidak semua lembaga pemasyarakatan menjalankan standar pelaksanaan tugas yang sama. "Itu harus diverifikasi dan dilakukan evaluasi serta kroscek. Kalau bener maka saya meminta dan mendesak akan dilakukan tindakan tanpa pandang bulu, karena ini bisa merusak sistem yang ada," tegas dia.

Sebelumnya, Abraham Samad mengatakan, terpidana korupsi kelas kakap diduga menggunakan izin keluar penjara untuk pulang ke rumah bahkan ke pusat perbelanjaan. "(Bahkan) kalau koruptor berkelas dari hasil pantauan KPK, pada saat apel sore selesai, mereka tidak masuk ke dalam sel, tapi balik lagi ke rumahnya masing-masing. Dia tidur di rumahnya, bukan di sel," ujar Abraham dalam seminar di Hotel Borobudur, Kamis (9/5/2013).

Abraham mengatakan, para terpidana baru kembali ke sel menjelang apel pagi. Leluasanya narapidana keluar-masuk sel, menurut Abraham karena mereka masih memiliki harta yang berlimpah untuk menyuap sipir penjara. "Dengan cara seperti ini, sudah pasti para koruptor di Indonesia tidak akan pernah jera karena tidak pernah merasakan penderitaan di dalam sel. Coba pantau di setiap lapas, sehabis maghrib keluar-masuk mobil. Itulah kehidupan koruptor kelas kakap," kata Abraham.

Oleh karena itu, Abraham pun mengatakan KPK memutuskan membangun rumah tahanan sendiri khusus tersangka atau terdakwa perkara korupsi. Pada kesempatan itu, Abraham kembali menegaskan perlunya upaya pemiskinan bagi terpidana korupsi. Dengan demikian, mereka tidak bisa menyuap aparat lapas. Seluruh aset yang dititipkan terpidana korupsi ke pihak lain pun harus segera disita. "Makanya, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang bisa mulai dilakukan dari sekarang untuk memiskinkan koruptor," tegas Abraham.

Kompas.com

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Amal Ihsan