JAKARTA. Tiga fraksi di DPR mengkritisi defisit Rancangan APBN (RAPBN) 2011 yang mencapai Rp 118,3 triliun atau 1,7% dari produk domestik bruto (PDB). Pasalnya, untuk menambal lubang defisit anggaran tersebut tetap mengandalkan utang, baik dari dalam maupun luar negeri.Juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dadoes Soemarwanto menyatakan, defisit sebesar itu akan menyebabkan kondisi fiskal tidak stabil. Sebab, pemerintah masih menyandarkan penutupan defisit pada penerbitan surat berharga negara dan pinjaman luar negeri. "Outstanding utang Indonesia saat ini Rp 1.588 triliun. Jadi, pemerintah tak perlu menambah utang baru," tegasnya sewaktu menyampaikan pandangan Fraksi PDI-P dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa (25/5).Untuk itu, Fraksi PDI-P berharap, pemerintah bisa melakukan optimalisasi penerimaan pajak. "Agar tidak defisit, pemerintah bisa mewujudkan tax ratio sebesar 16%. Angka ini setara dengan Rp 1.060 triliun," ujar Dadoes.Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga meminta pemerintah menggenjot penerimaan pajak untuk menekan angka defisit bujet tahun depan. Penerbitan obligasi negara merupakan langkah terakhir. "Kalaupun harus dilakukan, sebaiknya surat berharga negara hanya diterbitkan untuk memancing likuiditas dalam negeri saja," kata juru bicara Fraksi PKS Akbar Zulfakar.Pemerintah, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta, juga harus disiplin dalam mengalokasikan anggaran belanja di tiap pos. Caranya, dengan hanya mengajukan program yang produktif dan langsung dinikmati rakyat saja. "Sehingga, utang dan penerbitan surat utang dapat ditekan," ujar Taslim, juru bicara Fraksi PAN.Cuma, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardjojo bilang, target defisit yang dipatok pemerintah tahun depan lebih baik dibandingkan dengan tahun ini. "Sekarang defisit sebesar 2,1% dari PDB," ujar Agus yang baru dilantik menjadi Menkeu pada Kamis (20/5) pekan lalu.Tahun depan, pemerintah mematok pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 1.086,7 triliun. Namun, bujet belanja negara di 2011 masih lebih tinggi dari pendapatan negara dan hibah, yakni mencapai Rp 1.204,9 triliun.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
DPR Tak Ingin Defisit Ditambal Utang
JAKARTA. Tiga fraksi di DPR mengkritisi defisit Rancangan APBN (RAPBN) 2011 yang mencapai Rp 118,3 triliun atau 1,7% dari produk domestik bruto (PDB). Pasalnya, untuk menambal lubang defisit anggaran tersebut tetap mengandalkan utang, baik dari dalam maupun luar negeri.Juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dadoes Soemarwanto menyatakan, defisit sebesar itu akan menyebabkan kondisi fiskal tidak stabil. Sebab, pemerintah masih menyandarkan penutupan defisit pada penerbitan surat berharga negara dan pinjaman luar negeri. "Outstanding utang Indonesia saat ini Rp 1.588 triliun. Jadi, pemerintah tak perlu menambah utang baru," tegasnya sewaktu menyampaikan pandangan Fraksi PDI-P dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa (25/5).Untuk itu, Fraksi PDI-P berharap, pemerintah bisa melakukan optimalisasi penerimaan pajak. "Agar tidak defisit, pemerintah bisa mewujudkan tax ratio sebesar 16%. Angka ini setara dengan Rp 1.060 triliun," ujar Dadoes.Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga meminta pemerintah menggenjot penerimaan pajak untuk menekan angka defisit bujet tahun depan. Penerbitan obligasi negara merupakan langkah terakhir. "Kalaupun harus dilakukan, sebaiknya surat berharga negara hanya diterbitkan untuk memancing likuiditas dalam negeri saja," kata juru bicara Fraksi PKS Akbar Zulfakar.Pemerintah, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta, juga harus disiplin dalam mengalokasikan anggaran belanja di tiap pos. Caranya, dengan hanya mengajukan program yang produktif dan langsung dinikmati rakyat saja. "Sehingga, utang dan penerbitan surat utang dapat ditekan," ujar Taslim, juru bicara Fraksi PAN.Cuma, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardjojo bilang, target defisit yang dipatok pemerintah tahun depan lebih baik dibandingkan dengan tahun ini. "Sekarang defisit sebesar 2,1% dari PDB," ujar Agus yang baru dilantik menjadi Menkeu pada Kamis (20/5) pekan lalu.Tahun depan, pemerintah mematok pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 1.086,7 triliun. Namun, bujet belanja negara di 2011 masih lebih tinggi dari pendapatan negara dan hibah, yakni mencapai Rp 1.204,9 triliun.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News