JAKARTA. Langkah pemerintah pusat membeli 7% saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) jatah 2010 kian berat. Selain ancaman dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang bakal menyetop operasional perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu, DPR juga tak memberikan restu. Wakil Ketua Komisi Pertambangan (VII) DPR Effendy Simbolon menyatakan, dalam rapat internal Januari 2011 lalu, wakil rakyat sudah memutuskan pemerintah daerahlah yang berhak mengambil saham NNT. Sebab, pemerintah pusat harus konsisten dengan keputusan awal mereka. "Sejak arbitrase dimenangkan, pusat enggak mau ambil sehingga diberikan ke daerah. Kalau pusat mau, harusnya dari awal," tegasnya kepada KONTAN, Jumat (25/3). Makanya, Effendy merasa heran dengan sikap Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo yang ngotot mengambil sisa saham divestasi NNT itu. "Saya kira yang ngotot itu bukan pemerintah pusat tapi Menkeu," kata dia.
DPR tak setuju pemerintah pusat beli saham Newmont
JAKARTA. Langkah pemerintah pusat membeli 7% saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) jatah 2010 kian berat. Selain ancaman dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang bakal menyetop operasional perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu, DPR juga tak memberikan restu. Wakil Ketua Komisi Pertambangan (VII) DPR Effendy Simbolon menyatakan, dalam rapat internal Januari 2011 lalu, wakil rakyat sudah memutuskan pemerintah daerahlah yang berhak mengambil saham NNT. Sebab, pemerintah pusat harus konsisten dengan keputusan awal mereka. "Sejak arbitrase dimenangkan, pusat enggak mau ambil sehingga diberikan ke daerah. Kalau pusat mau, harusnya dari awal," tegasnya kepada KONTAN, Jumat (25/3). Makanya, Effendy merasa heran dengan sikap Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo yang ngotot mengambil sisa saham divestasi NNT itu. "Saya kira yang ngotot itu bukan pemerintah pusat tapi Menkeu," kata dia.