JAKARTA. Target Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk merealisasi swasembada garam pada tahun ini dinilai mustahil. Anggota DPR RI Komisi IV Rofi Munawar mengatakan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam realisasi program swasembada garam tidak boleh tergesa-gesa.

“KKP harus menjelaskan roadmap swasembada garam yang sedang disusun serta bagaimana proses implementasi dan koordinasi multisektor yang akan dilaksanakan. Di sisi lain dalam tata niaga, importasi garam yang selama ini dilakukan harus dibuka transparan dalam proses maupun peruntukannya,” kata Rofi, Minggu (11/1)

Menurutnya selama tiga bulan terakhir, proses koordinasi dan komunikasi antar kementerian masih buruk.  Berdasarkan data KKP, sepanjang 2014 konsumsi garam nasional mencapai 3,8 juta ton dengan produksi garam nasional 2,2 juta ton. Sedangkan sisanya diimpor dari Australia, Tiongkok, Eropa, dan negara lainnya.

Selama ini kepemilikan lahan garam rakyat hanya seluas 0,27 hektar per orang dengan produktivitas garam rakyat sekitar 80-90 ton per hektar per musim. Oleh karena itu Rofi menjelaskan, langkah penting yang harus diambil pemerintah adalah penguatan dari sisi para petani garam lokal, dengan bantuan inovasi teknologi tepat guna dan mananjemen tata kelola.

Dalam proses tata niga, pemerintah harus serius menekan harga garam dengan memaksimalkan peran badan urusan logistik (Bulog) sebagai stabilisator harga dan proaktif untuk menyerap langsung garam dari para petani.

Seperti diketahui pemerintah menargetkan swasembada garam RI tercapai pada 2017. Meski begitu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti tetap ingin swasembada garam tercapai tahun 2015 ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa