KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan Kementerian ESDM saat ini masih mengkonsolidasikan Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Pasalnya, RUU yang sudah disampaikan DPR kepada pemerintah sejak 14 Juli 2022 ini urung disahkan.

“Jadi untuk RUU EBET, ya kita juga lagi konsolidasikan materi-materi apa yang harus masuk di dalam EBET. Ya karena itu kan [supaya] EBT bisa berkembang terus,” kata Yuliot di Kementerian ESDM, Jumat (13/12).

Yuliot menuturkan, ada potensi EBT dari bauran energi pengolahan sampah yang bisa menghasilkan listrik dan juga bahan bakar minyak (BBM).

Promo HUT KB Bank ke-55 Beri Diskon Hingga Rp550 Ribu di Merchant Favorit

Baca Juga: Tak Masuk Prioritas Prolegnas, Nasib RUU Migas Tak Kunjung Jelas

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan, RUU EBET akan selesai pada Februari 2025. Saat ini DPR tengah membahas RUU EBET dan direncanakan akan membahas rancangan beleid lainnya seperti RUU minyak dan gas (RUU migas).

"Jadi kalau perkiraan kita bulan Februari undang-undang EBET selesai, kita akan melaksanakan, kita hanya boleh membahas dua undang-undang per tahunnya," ungkapnya di Jakarta, Kamis (12/12).

Catatan Kontan, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) gagal mengesahkan RUU EBET pada periode 2019-2024. RUU yang sudah disampaikan DPR kepada pemerintah sejak 14 Jui 2022 ini masih harus kembali diteruskan pembahasannya pada periode 2024-2029, terutama pembahasan terkait sewa jaringan.

Baca Juga: Prospek Pertumbuhan Energi Hijau Bisa Memacu IPO Perusahaan EBT

Kesepakatan yang masih alot mengenai pembahasan substansi Pemanfaatan Bersama Jaringan Transmisi (PBJT) atau sewa jaringan menjadi penyebab RUU ini tak kunjung diketok. DPR dan pemerintah masih belum sepakat terkait norma tentang Power Wheeling.

RUU EBET yang tidak rampung pada periode ini menandai ketidakseriusan pemerintah terhadap Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Ditundanya pengesahan RUU EBET ini pula menimbulkan persepsi ketidakpastian bagi para iklim investasi di sektor EBT.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News