KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan DPR dan pemerintah telah sepakat untuk tidak melakukan perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, meskipun realisasi penerimaan pajak masih menunjukkan tren kontraksi.

"Kita sudah memutuskan tidak ada APBN-P," ujar Misbakhun kepada awak media di Gedung DPR, Senin (19/5).

Misbakhun mengatakan, dalam UU APBN 2025, Presiden diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan kementerian dan lembaga. Ada pun hal tersebut tertuang dalam Pasal 20 UU Nomor 62 Tahun 2024.

Fundamental Tetap Kuat, Pasar Respons Positif Saham BBCA

"Kepala pemerintahan mendapatkan kewenangan untuk melakukan perubahan sesuai kebutuhan kementerian dan lembaga sesuai dengan pembentukan struktur kabinet yang diundang-undang," katanya.

Menurut Misbakhun, tren kontraksi penerimaan di awal tahun merupakan hal yang biasa. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa pemerintah memiliki berbagai instrumen dan strategi untuk mengejar target penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan.

Baca Juga: Bantah Penerimaan Pajak Anjlok 27%, Wamenkeu Anggito: Tidak Seburuk Itu, Masih Tumbuh

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News