JAKARTA. Wakil Ketua DPR, Pramono Anung menyampaikan bahwa hari ini, Senin, (2/12/2013) pimpinan DPR telah resmi menerima surat pemberhentian Akil Mochtar secara tidak terhormat dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai Hakim dan Ketua MK. "Kalau sebelumnya kan dari pihak MK saja, nah kalau ini dari DPR. Kami sudah terima (surat pemecatan Akil) hari ini," kata Pramono di Kompleks Parlemen (2/11). Pramono menambahkan, DPR sebagai lembaga yang turut menyeleksi Hakim MK, punya tanggungjawab moral untuk mengetahui perkembangan MK. Seperti diketahui, MK kini tengah mendapatkan sorotan publik pasca penetapan Akil Mochtar sebagai tersangka atas sejumlah kasus korupsi sengketa Pilkada dan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh KPK. "Bagaimana pun, DPR kan ikut menyeleksi hakim MK, setelah surat keputusan itu diterima nanti akan diproses di Komisi III," tandasnya. Sebelumnya, pada 1 November 2013, Akil Mochtar diberhentikan secara tidak terhormat oleh Majelis Kehormatan MK karena dinilai telah melakukan pelanggaran kode etik sebagai hakim konstitusi.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
DPR terima surat pemecatan Akil Mochtar dari MK
JAKARTA. Wakil Ketua DPR, Pramono Anung menyampaikan bahwa hari ini, Senin, (2/12/2013) pimpinan DPR telah resmi menerima surat pemberhentian Akil Mochtar secara tidak terhormat dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai Hakim dan Ketua MK. "Kalau sebelumnya kan dari pihak MK saja, nah kalau ini dari DPR. Kami sudah terima (surat pemecatan Akil) hari ini," kata Pramono di Kompleks Parlemen (2/11). Pramono menambahkan, DPR sebagai lembaga yang turut menyeleksi Hakim MK, punya tanggungjawab moral untuk mengetahui perkembangan MK. Seperti diketahui, MK kini tengah mendapatkan sorotan publik pasca penetapan Akil Mochtar sebagai tersangka atas sejumlah kasus korupsi sengketa Pilkada dan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh KPK. "Bagaimana pun, DPR kan ikut menyeleksi hakim MK, setelah surat keputusan itu diterima nanti akan diproses di Komisi III," tandasnya. Sebelumnya, pada 1 November 2013, Akil Mochtar diberhentikan secara tidak terhormat oleh Majelis Kehormatan MK karena dinilai telah melakukan pelanggaran kode etik sebagai hakim konstitusi.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
