JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meyakinkan tidak ada unsur politisasi dalam panitia kerja anti mafia hukum dan pajak. Menurut Tjatur Sapto Edi Wakil Ketua Panja Mafia Pajak Komisi III DPR panja hanya untuk mengusut kerugian negara yang diakibatkan mafia pajak. Saat dihubungi Jumat (20/1)Tjatur menambahkan, Panja Mafia Pajak hanya untuk mengusut pejabat dan petugas pajak termasuk kasus Gayus Tambunan yang menjadi fokus publik saat ini. "Negara dirugikan dalam jumlah yang besar oleh orang yang tidak bertanggungjawab tersebut," ujarnya. Ia pun berharap masyarakat bisa mengubah pemikiran dan paradigma untuk selalu curiga terhadap kinerja DPR. "Kita akan meminimalkan unsur politisasi dan menjaga agar tetap pada tujuan awal kita dan jauh," janjinya.
DPR: Tidak ada politisasi panja mafia hukum pajak
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meyakinkan tidak ada unsur politisasi dalam panitia kerja anti mafia hukum dan pajak. Menurut Tjatur Sapto Edi Wakil Ketua Panja Mafia Pajak Komisi III DPR panja hanya untuk mengusut kerugian negara yang diakibatkan mafia pajak. Saat dihubungi Jumat (20/1)Tjatur menambahkan, Panja Mafia Pajak hanya untuk mengusut pejabat dan petugas pajak termasuk kasus Gayus Tambunan yang menjadi fokus publik saat ini. "Negara dirugikan dalam jumlah yang besar oleh orang yang tidak bertanggungjawab tersebut," ujarnya. Ia pun berharap masyarakat bisa mengubah pemikiran dan paradigma untuk selalu curiga terhadap kinerja DPR. "Kita akan meminimalkan unsur politisasi dan menjaga agar tetap pada tujuan awal kita dan jauh," janjinya.
