JAKARTA. Ketua Komisi IV DPR, Muhammad Romahurmuzy, menuding, kebakaran hutan yang meluas dan terjadi di Riau merupakan perbuatan yang disengaja. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah bertindak tegas menindak perusahaan yang terbukti melakukan land clearing atau pembukaan lahan perkebunan. Saat dihubungi langsung oleh Kontan, Jumat, (21/6), pria yang akrab disapa Romy ini mengatakan mustahil kebakaran hutan yang terjadi di Riau disebabkan ketidaksengajaan. Selama ini, petani kecil kerap dituding sebagai penyebab kebakaran karena melakukan perladangan dengan pola berpindah-pindah. "Padahal, tidak menutup kemungkinan kejadian itu dilakukan perusahaan besar yang melakukan land clearing,"ujar Romy. Romy mengatakan, praktik land clearing selama ini lazim dilakukan beberapa perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan, terutama di masa-masa musim kemarau. Sebab praktik ini secara ekonomi, memang memakan biaya jauh lebih murah dibandingkan dengan cara-cara konvensional, seperti perawatan. Mengenai kabar bahwa kebaran terjadi di lahan milik beberapa perusahaan asal Malaysia, Romy belum bisa memastikan. Ia hanya berharap pemerintah melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. "Praktik ini sangat nyata merugikan kepentingan nasional. Kalau memang terbukti, pemerintah harus berani mencabut izin operasional mereka," tegas Romy. Seperti diketahui, hasil pantauan Dinas Kehutanan Riau, titik yang terekam satelit milik BMKG Riau berada di areal perkebunan dan hutan tanaman industri milik perusahaan asing asal Malaysia. Antara lain, di lahan PT Langgam Inti Hibrida di Desa Sering, Pelalawan, Kabupaten Pelalawan. Titik kebakaran lainnya berada di lahan milik PT Bumi Reksa Nusa Sejati yang berada di Desa Simpang Kareman, Kecamatan Pelagiran, Kabupaten Indragiri Hilir. Lahan terbakar lainnya milik PT Tunggal Mitra Platation, PT Abdi Platation, PT Jati Jaya Perkasa, PT Udaya Loh Dinawi dan PT Mustika Agro Lestari. Semua perusahaan tersebut dimodali investor Malaysia. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, belum berspekulasi apa dan siapa yang menjadi penyebab kebakaran. "Pastinya, kalau memang terbukti melakukan land clearing, harus dilakukan penindakan tegas," ujar Zulkifli.
DPR: tindak tegas pelaku land clearing
JAKARTA. Ketua Komisi IV DPR, Muhammad Romahurmuzy, menuding, kebakaran hutan yang meluas dan terjadi di Riau merupakan perbuatan yang disengaja. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah bertindak tegas menindak perusahaan yang terbukti melakukan land clearing atau pembukaan lahan perkebunan. Saat dihubungi langsung oleh Kontan, Jumat, (21/6), pria yang akrab disapa Romy ini mengatakan mustahil kebakaran hutan yang terjadi di Riau disebabkan ketidaksengajaan. Selama ini, petani kecil kerap dituding sebagai penyebab kebakaran karena melakukan perladangan dengan pola berpindah-pindah. "Padahal, tidak menutup kemungkinan kejadian itu dilakukan perusahaan besar yang melakukan land clearing,"ujar Romy. Romy mengatakan, praktik land clearing selama ini lazim dilakukan beberapa perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan, terutama di masa-masa musim kemarau. Sebab praktik ini secara ekonomi, memang memakan biaya jauh lebih murah dibandingkan dengan cara-cara konvensional, seperti perawatan. Mengenai kabar bahwa kebaran terjadi di lahan milik beberapa perusahaan asal Malaysia, Romy belum bisa memastikan. Ia hanya berharap pemerintah melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. "Praktik ini sangat nyata merugikan kepentingan nasional. Kalau memang terbukti, pemerintah harus berani mencabut izin operasional mereka," tegas Romy. Seperti diketahui, hasil pantauan Dinas Kehutanan Riau, titik yang terekam satelit milik BMKG Riau berada di areal perkebunan dan hutan tanaman industri milik perusahaan asing asal Malaysia. Antara lain, di lahan PT Langgam Inti Hibrida di Desa Sering, Pelalawan, Kabupaten Pelalawan. Titik kebakaran lainnya berada di lahan milik PT Bumi Reksa Nusa Sejati yang berada di Desa Simpang Kareman, Kecamatan Pelagiran, Kabupaten Indragiri Hilir. Lahan terbakar lainnya milik PT Tunggal Mitra Platation, PT Abdi Platation, PT Jati Jaya Perkasa, PT Udaya Loh Dinawi dan PT Mustika Agro Lestari. Semua perusahaan tersebut dimodali investor Malaysia. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, belum berspekulasi apa dan siapa yang menjadi penyebab kebakaran. "Pastinya, kalau memang terbukti melakukan land clearing, harus dilakukan penindakan tegas," ujar Zulkifli.
BERITA TERKAIT
Internasional
Asap belum sirna, Singapura makin kecewa
Internasional
Asap dari Sumatera melumpuhkan sekolah di Malaysia
Internasional