JAKARTA. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan yang tengah digodok pemerintah seakan lebih berpihak pada pengusaha dibanding buruh. Apalagi dalam salah satu poin disebutkan bahwa periodisasi kenaikan UMP diperpanjang dari setahun sekali menjadi dua tahun sekali. Okky Asokawati, anggota Komisi IX DPR dari fraksi PPP mengatakan, harus ada win-win solution antara pengusaha dan pekerja. "Perlu telaah dari berbagai sudut," jelasnya, Rabu (11/6). Apalagi menurut pengalaman, kenaikan UMP setahun sekali juga belum mampu mencukupi harga kebutuhan yang selalu naik setiap tahun. Kenaikan tarif listrik dan rencana pengurangan subsidi BBM juga akan membuat tekanan ke masyarakat semakin besar sehingga membebani masyarakat. Oleh karena itu selain menolak perpanjangan penyesuaian UMP, dirinya juga mengusulkan menambah fasilitas pekerja, seperti rumah murah. "Walaupun upah naik tidak signifikan, tapi kalau ada fasilitas tambahan akan menyenangkan," katanya.
DPR tolak kenaikan UMP dua tahun sekali
JAKARTA. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan yang tengah digodok pemerintah seakan lebih berpihak pada pengusaha dibanding buruh. Apalagi dalam salah satu poin disebutkan bahwa periodisasi kenaikan UMP diperpanjang dari setahun sekali menjadi dua tahun sekali. Okky Asokawati, anggota Komisi IX DPR dari fraksi PPP mengatakan, harus ada win-win solution antara pengusaha dan pekerja. "Perlu telaah dari berbagai sudut," jelasnya, Rabu (11/6). Apalagi menurut pengalaman, kenaikan UMP setahun sekali juga belum mampu mencukupi harga kebutuhan yang selalu naik setiap tahun. Kenaikan tarif listrik dan rencana pengurangan subsidi BBM juga akan membuat tekanan ke masyarakat semakin besar sehingga membebani masyarakat. Oleh karena itu selain menolak perpanjangan penyesuaian UMP, dirinya juga mengusulkan menambah fasilitas pekerja, seperti rumah murah. "Walaupun upah naik tidak signifikan, tapi kalau ada fasilitas tambahan akan menyenangkan," katanya.