JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menolak rencana Menneg BUMN Dahlan Iskan agar Pertamina mengakuisisi PGN. Keputusan Menneg BUMN dinilai gegabah, terlalu terburu-buru dan lebih mengedepankan ambisi personal daripada kepentingan nasional. "DPR menolak rencana akuisisi Pertamina-PGN. Sangat tidak masuk akal dan aneh rencana yang begitu strategis dan melibatkan dua BUMN besar hanya diputuskan dalam beberapa minggu," tegas ketua DPR Marzuki Ali kepada wartawan Jumat, (17/1). Marzuki juga menyayangkan langkah Dahlan Iskan yang sembrono dan tidak memperhitungkan dampak dari kebijakan yang telah dilakukannya. Sebab, akibat isu akuisisi Pertamina yang disampaikan kementerian BUMN dalam beberapa bulan terakhir, saham PGN jatuh sehingga kapitalisasinya turun hingga puluhan triliun rupiah. Seharusnya  kementerian dapat mengelola  informasi strategis seperti ini dengan baik, sehingga tidak merugikan pemegang saham publik PGN yang harus merugi akibat kebijakan yang sembrono.  "Kasihan para Dana Pensiun yang harus "cut loss" sesuai ketentuan mereka,  sehingga benar-benar harus merealisasikan kerugian. Lalu siapa yang akan mengganti kerugian para dana pensiun itu? Kalau investor minoritas menuntut, siapa yang akan menanggung?," tandasnya. Menurut Marzuki, jangan sampai kebijakan BUMN, apalagi yang melibatkan perusahaan publik dilakukan tanpa perhitungan matang dan pertimbangan yang panjang. Sebab, dengan jatuhnya harga saham PGN tentu ada kesempatan pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan.  "Perlu dicermati siapa yang mendapatkan untung diatas kerugian pemegang saham publik yang sudah lama memegang saham PGN. BUMN jangan dipakai spekulasi," tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan