JAKARTA. DPD RI mengajukan penambahan anggaran Rp 1,6 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 untuk pembangunan gedung di Jakarta. Komisi III DPR menolak tambahan anggaran itu dalam rapat pembahasan anggaran bersama Setjen MPR dan DPD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9). Sekjen DPD Sudarsono menjelaskan, anggaran itu sudah dibahas lewat rapat paripurna DPD pada Agustus 2015. Pembangunan gedung baru di Jakarta juga sudah dibahas dalam rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan rencana pembangunannya dilakukan bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Sudarsono menekankan, pembangunan gedung ini penting, karena hingga kini DPD belum mempunyai gedung sendiri di Jakarta. "Seluruh fasilitas itu milik MPR. Lembaga hasil reformasi, tinggal DPD yang belum memiliki gedung sendiri," kata Sudarsono.
DPR tolak pembangunan gedung DPR Rp 1,6 T
JAKARTA. DPD RI mengajukan penambahan anggaran Rp 1,6 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 untuk pembangunan gedung di Jakarta. Komisi III DPR menolak tambahan anggaran itu dalam rapat pembahasan anggaran bersama Setjen MPR dan DPD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9). Sekjen DPD Sudarsono menjelaskan, anggaran itu sudah dibahas lewat rapat paripurna DPD pada Agustus 2015. Pembangunan gedung baru di Jakarta juga sudah dibahas dalam rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan rencana pembangunannya dilakukan bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Sudarsono menekankan, pembangunan gedung ini penting, karena hingga kini DPD belum mempunyai gedung sendiri di Jakarta. "Seluruh fasilitas itu milik MPR. Lembaga hasil reformasi, tinggal DPD yang belum memiliki gedung sendiri," kata Sudarsono.
