KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hari ini, Kamis (12/10) Rapat Kerja Komisi V DPR menunda pembahasan anggaran RAPBN 2018 Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Badan SAR Nasional (Basarnas).

Pembahasan dua lembaga tersebut ditunda lantaran kedua lembaga tersebut tak dihadiri oleh pimpinan tertingginya.

Sementara itu hadir dalam rapat adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) Andi Eka Sakya, dan Pelaksana Tugas (PlT) Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Herman Hidayat.

Ketua Komisi V DPR sekaligus pimpinan rapat Fary Djemy Francis mengatakan jika mengacu pada Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) rapat kerja wajib dihadiri oleh menteri dan kepala lembaga.

"Kalau mengacu ke UU MD3, harusnya yang datang menteri, apalagi dua lembaga ini (Kemenhub dan Basarnas) dapat tambahan anggaran," kata Politisi Partai Gerindra.

Kemenhub dapat tambahan anggaran dalam RAPBN 2018 yang semula senilai Rp 48,18 triliun menjadi Rp 48,20 triliun.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhub Sugihardjo yang datang mewakili Menhub Budi Karya menjelaskan penambahan anggaran tersebut akan digunakan Ditjen Hubungan Udara (Hubda) Kemenhub untuk Biaya operasional dan renumerasi empat bandara.

"Empat bandara tersebut adalah Bandara Kalimarau, Kalimantan Timur. Bandara Mutiara, Palu. Bandara Hanandjoeddin, Kepulauan Bangka Belitung. Dan Bandara Jalaludin, Gorontalo," kata Sugihardjo dalam kesempatan yang sama.

Sementara di Basarnas ada tambahan anggaran sebesar dari Rp 2,03 triliun jadi Rp 2,23 triliun. Tambahan ini akan dipergunakan sebagai uang muka pembelian helikopter untuk kegiatan SAR di Papua, dan uang muka pembelian Kapal sepanjang 80 meter yang akan berfungsi sebagai kapal BBM dalam operasi SAR di laut.

Sementara itu, peningkatan anggaran lainnya hanya dicetak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 475 miliar. Sedangkan Kemendes PTT anggarannya tetap Rp 5,2 triliun, BMKG Rp 1,7 triliun, dan BPWS Rp 242 miliar.

Tanpa kehadiran dua pimpinan lembaga tersebut, Djemy memutuskan untuk menunda pembahasan hingga kedua pimpinan dapat hadir dalam Raker bersama Komisi V DPR.

"Kita jalan terus dengan PUPR karena hadir, sementara Perhubungan dan Basarnas kita tunda," tambah Djemy. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto