KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pembahasan terkait pemangkasan anggaran terhadap Kementerian/Lembaga. Pasalnya, bakal ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah.

Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, penundaan pembahasan anggaran Kementerian/Lembaga disebabkan masih belum adanya kejelasan terkait detail mata anggaran mana yang bakal dipangkas.

“Karena ini efeknya meluas yang tadinya hanya anggaran-anggaran yang dianggap tidak esensial tapi ternyata berdampak ke perpustakaan kena, belanja anggaran nasional kena sehingga mengganggu layanan publik,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (10/2). 

Sustainalytics Nobatkan Bank Mandiri Peringkat ESG Risk Rating Tertinggi ASEAN

Baca Juga: Usai Anggaran Dipangkas, Pemerintah Bidik Investasi Rp 544,48 Triliun

Bhima menjelaskan, pemangkasan anggaran lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025, berimbas terhadap layanan publik dan dikhawatirkan hingga ke level daerah.

Misalnya, kata dia, berdampak ke layanan kesehatan, pendidikan hingga perbaikan jalan. Sementara itu, menurutnya ada pula Kementerian/Lembaga yang tak terkena pemangkasan anggaran seperti Kementerian Pertahanan dan Kepolisian padahal punya anggaran jumbo.

“Jadi tebang pilih adanya pemangkasan anggaran ini justru bisa menghambat program-program prioritas pemerintahan, bisa menghambat pemulihan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bhima menambahkan, publik, Kementerian teknis hingga pemerintah daerah masih kesulitan menerjemahkan pemangkasan anggaran ini bakal digunakan untuk apa saja.

Baca Juga: Imbas Efisiensi Kegiatan Operasional, Sejumlah Program RRI Dihapus

Menurutnya, bila anggaran tersebut nantinya digunakan untuk program makan siang gratis (MBG), ini dinilai tidak bijak pasalnya mengorbankan anggaran yang esensial dan berpengaruh signifikan terhadap jalannya pemerintahan dan layanan publik.

“Sebentar lagi ada ramadan dan lebaran dikhawatirkan bisa mengganggu juga mobilitas dana yang beredar di masyarakat, padahal ini momentum yang mendorong peningkatan ekonomi,” tandasnya.