JAKARTA. Penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya tak kunjung membaik. Komisi VIII DPR RI pun mengusulkan pemerintah agar membentuk badan khusus pengelola haji. Artinya urusan pelaksanaan ibadah haji tak lagi dikelola oleh Kementerian Agama.

Anggota Komisi VIII DPR, Adang Ruchiatna menyatakan Kementerian Agama sudah tidak mampu menjalankan fungsi pengelola, regulator, dan sekaligus pengawas. “Akibat menjalankan tiga fungsi sekaligus maka minim sekali evaluasi kinerjanya dan menyalahi sistem manajemen berbasis kinerja,” ujarnya, Selasa (15/11).

Ia bilang, bertahun-tahun Kementerian Agama mengelola ibadah haji tapi tetap saja tak ada perbaikan pelayanan. Misalnya pelaksanaan haji tahun ini tetap banyak masalah mulai dari transportasi hingga makanan. Yang menyedihkan, akibat masalah ini hingga memakan sejumlah korban.

Adang yang tahun ini menjadi Tim Pengawas Haji DPR menceritakan ada jemaah haji Indonesia yang dinaikkan mobil bak terbuka, ditumpuk begitu saja sehingga mengakibatkan satu orang jemaah haji meninggal.

Padahal, kata Adang, kalau tentara naik mobil terbuka saja ada latihan cara berdiri, kemudian jumlah yang diangkut dibatasi satu truk paling banyak 25 orang. "Sementara mengangkut jamaah lebih dari 25 dan isinya banyak orang tua ditambah cuaca panas menyengat,” ujarnya.

Masalah lain yakni soal makanan juga mengecewakan, banyak yang tidak sesuai perjanjian yakni makanan seharusnya dalam kotak. Tapi kenyataannya prasmanan sehingga banyak jamah haji yang tidak kebagian makanan karena panjangnya antrean. "Ada juga yang terkena diare,” imbuhnya.

Menurut Adang, usulan badan khusus itu akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji. Ia berharap ini bisa memberi solusi penyelenggaraan haji yang lebih baik.

Menteri Agama Suryadharma Ali membantah bila pelaksanaan ibadah haji tahun ini carut-marut. Ia menganggap pelaksanaan haji tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. "Kami dari Kementerian Agama sudah sangat maksimal dalam mengelola haji, " jelasnya.

Suryadharma juga menyebut tak perlu ada badan khusus yang mengelola haji. Ia menilai usulan tersebut sangat tidak bertanggungjawab, tidak jelas dan terkesan hanya ucapan spontan saja. "Silakan ajukan konsep badan khusus seperti apa, kalau terbukti lebih baik, kami pasti setuju," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini