JAKARTA. Sistem dan mekanisme penerbitan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN) dinilai masih bermasalah. Sebab pada praktiknya di lapangan, justru semakin membebani Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Terutama dari sisi pungutan biaya. Untuk itu, Anggota Komisi I (Luar Negeri) DPR, Hayono Isman mengusulkan agar dilakukan moratorium penerbitan KTKLN bagi para TKI yang akan berangkat. "KTKLN masih menjadi masalah dan saya memahami bahwa yang salah adalah sistemnya bukan kebijakannya," kata Hayono, Rabu (25/9). Menurutnya mekanisme penerbitan KTKLN saat ini telah membuka peluang terjadinya korupsi dan manipulasi oleh oknum terkait. Hayono bilang TKI selalu saja menjadi korban dan bulan-bulanan baik sebelum berangkat maupun setelah kembali ke Tanah Air.
DPR usul penerbitan KTKLN dimoratorium
JAKARTA. Sistem dan mekanisme penerbitan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN) dinilai masih bermasalah. Sebab pada praktiknya di lapangan, justru semakin membebani Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Terutama dari sisi pungutan biaya. Untuk itu, Anggota Komisi I (Luar Negeri) DPR, Hayono Isman mengusulkan agar dilakukan moratorium penerbitan KTKLN bagi para TKI yang akan berangkat. "KTKLN masih menjadi masalah dan saya memahami bahwa yang salah adalah sistemnya bukan kebijakannya," kata Hayono, Rabu (25/9). Menurutnya mekanisme penerbitan KTKLN saat ini telah membuka peluang terjadinya korupsi dan manipulasi oleh oknum terkait. Hayono bilang TKI selalu saja menjadi korban dan bulan-bulanan baik sebelum berangkat maupun setelah kembali ke Tanah Air.