KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau Omnibus Law Perpajakan mandeg di tangan Presiden RI Joko Widodo.

Pasalnya, aturan sapu jagad perpajakan tersebut saat ini sudah berada di meja Jokowi. Di sisi lain, secara substansi pembahasan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kenkumham) Omnibus Law Perpajakan sudah rampung.

Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Dito Ganinduto menyampaikan pihaknya belum menerima draf RUU Omnibus Law Perpajakan. Padahal beleid yang bertujuan meningkatkan investasi dan dunia usaha ini sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Baca Juga: Pengamat Habibie Center: Omnibus law beri kepastian kesejahteran pekerja

“Omnibus Law Perpajakan akan dibahas di DPR setelah menerima Surat Presiden (Surpes). Seharusnya, Surpres akan keluar setelah ditetapkan DPR masuk dalam Prolegnas. Sampai saat ini belum menerima Surpes juga,” kata Dito kepada Kontan.co.id, Senin (13/1).

Namun demikian, Komisi XI DPR berhadap agar Omnibus Law Perpajakan beserta Surpresnya segera dikirimkan, sebab rencana awal legislatif akan membahasnya dengan pemerintah di bulan ini.

Sebagai informasi draf RUU Omnibus Law Perpajakan beberapa kali molor masuk ke DPR, seharusnya masuk sejak 18 Desember 2019 sebelum waktu reses DPR RI.

Di sisi lain, Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu mengatakan setelah melalui proses harmonisasi undang-undang, dipastikan tidak ada perubahan atas pasal-pasal atau pembahasan di Omnibus Law Pajak. “Masih sama dengan yang terakhir disampaikan oleh pemerintah,” kata Yoga kepada Kontan.co.id.

Baca Juga: Ada omnibus law, RUU Ketentuan Umum Perpajakan batal masuk prolegnas lagi

Dengan demikian, RUU Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian mencakup beberapa substansi di UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU Kepabeanan, UU Cukai, dan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Editor: Yudho Winarto