Draf RUU Perampasan Aset Disorot, YLBHI Ingatkan Potensi Pasal Karet



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memandang beleid perampasan aset mendesak untuk memberantas tindak pidana korupsi serta kejahatan ekonomi. Ini guna memulihkan hasil kejahatan agar pelaku tidak tetap menikmati harta haram.

"Negara tidak boleh membiarkan pelaku tetap menikmati keuntungan hanya karena aset disembunyikan, dialihkan, atau proses pidananya tidak dapat dilanjutkan," tegas Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur dalam keterangannya kepada Kontan.co.id, Rabu (18/11/2026)..

Meski demikian, Isnur mengungkapkan, evaluasi YLBHI terhadap draf Timus–Timsin RUU Perampasan Aset per 16 November 2026 menemukan sejumlah catatan penting. Ini mencakup aspek hukum acara, perlindungan hak asasi manusia, pengawasan lembaga, hingga potensi penyalahgunaan kewenangan aparat.


"Draf memang mencantumkan asas keadilan, kepastian hukum, HAM, proporsionalitas, akuntabilitas, serta mengatur non-conviction-based forfeiture (NCBF). Masalahnya, kewenangan negara untuk menelusuri, menghentikan transaksi, memblokir, menyita, meminta dokumen, merampas, dan mengelola aset belum diimbangi kontrol yang sama kuatnya," ungkapnya.

Isnur mengingatkan, perluasan kewenangan negara harus selalu diiringi mekanisme pembatasan dan pertanggungjawaban hukum yang ketat. Regulasi tidak boleh hanya memberi paksaan saat perampasan, namun lemah mengawasi pelaksanaannya di lapangan.

Baca Juga: RUU Perampasan Aset Selangkah Lagi Disahkan, DPR Siapkan Rapat Paripurna

"Dalam negara hukum, semakin besar kekuasaan negara, semakin kuat pula pembatasan dan pertanggungjawabannya. RUU ini tidak boleh kuat merampas aset tetapi lemah mengendalikan aparat dan lembaga yang menjalankannya," katanya.

Selain itu, YLBHI menyoroti definisi korporasi yang berpotensi menyasar organisasi masyarakat sipil, yayasan, hingga serikat pekerja. Isnur membeberkan, pengalaman pendampingan hukum menunjukkan kewenangan pidana kerap bersinggungan dengan kriminalisasi kelompok kritis maupun masyarakat terdampak konflik agraria.

"Risiko ini makin nyata karena definisi “Korporasi” mencakup yayasan, perkumpulan, koperasi, hingga perkumpulan tidak berbadan hukum. RUU harus memuat perlindungan tegas agar rezim perampasan aset tidak menjadi instrumen pembalasan, kriminalisasi, atau pembungkaman terhadap pembela HAM, jurnalis, organisasi bantuan hukum, serikat pekerja, masyarakat adat, organisasi lingkungan, dan masyarakat sipil," paparnya.

Terkait hukum acara, Isnur meminta penghapusan ketentuan yang menutup ruang keberatan bagi pihak berstatus daftar pencarian orang (DPO) maupun advokatnya. Ambang batas pembuktian awal juga dinilai harus diperjelas sebelum mekanisme pembuktian terbalik diterapkan negara.

Baca Juga: DPR Coret Tindak Pidana Pajak dari Daftar Sasaran RUU Perampasan Aset

"Pasal 30 ayat (5) melarang tersangka atau terdakwa yang melarikan diri/DPO, terdakwa yang disidangkan tanpa kehadiran, dan/atau advokatnya mengajukan keberatan. Ketentuan ini harus dihapus. Status DPO dapat menjadi dasar agar NCBF berjalan tanpa kehadiran seseorang, tetapi tidak boleh menghapus hak atas bantuan hukum dan hak menguji dasar perampasan," jelasnya.

Lebih lanjut, Isnur menambahkan, pihaknya juga mendesak pemerintah dan DPR memperkuat pengawasan terhadap badan pengelola maupun badan pengawas aset agar tidak memunculkan pusat kekuasaan baru. Pengelolaan hasil perampasan aset pun diminta mengutamakan pemulihan korban dan keadilan sosial.

"Ukuran negara hukum adalah apakah negara mampu mengejar kekayaan hasil kejahatan tanpa menciptakan kesewenang-wenangan baru. Perampasan aset harus menghentikan pelaku menikmati hasil kejahatan, bukan menjadi jalan baru untuk menghukum warga sebelum dasar perampasannya dinyatakan sah," tandasnya.

Baca Juga: RUU Perampasan Aset Tingkat I Rampung, Ini 10 Pokok Pembahasannya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News