JAKARTA. Rancangan Undang-Undang Perdagangan gagal masuk Program Legislasi Nasional tahun ini. Pasalnya, Kementerian Perdagangan belum menyampaikan RUU Perdagangan ke parlemen hingga hari ini.Seharusnya, Kementerian Perdagangan harus menyampaikan draft tersebut ke Komisi VI DPR. Selanjutnya, Komisi VI DPR yang membidangi masalah perdagangan membahas draft tersebut.Hanya saja, rencana tersebut gagal. "Draft belum selesai," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR.Ia beralasan, draft tersebut masih dalam tahap finalisasi. Selain itu, dia beralasan draft tersebut juga belum dikoordinasikan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asazi Manusia (HAM) serta Sekretaris Negara (Setneg). "Kami butuh waktu sedikit lagi," terang Mari.Sejatinya, RUU ini sudah digagas sejak tahun 1990-an. Sebab, pemerintah memang belum mempunyai UU Perdagangan. UU ini bertujuan antara lain memperlancar distribusi barang dan jasa, melindungi konsumen, produsen dan pedagang, menciptakan persaingan sehat, meningkatkan ekspor, memperlancar dan meningkatkan investasi perdagangan, menciptakan kepastian usaha, melakukan pengelolaan manajemen kebijakan impor dan lain-lain.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Draft RUU Perdagangan tak kunjung selesai
JAKARTA. Rancangan Undang-Undang Perdagangan gagal masuk Program Legislasi Nasional tahun ini. Pasalnya, Kementerian Perdagangan belum menyampaikan RUU Perdagangan ke parlemen hingga hari ini.Seharusnya, Kementerian Perdagangan harus menyampaikan draft tersebut ke Komisi VI DPR. Selanjutnya, Komisi VI DPR yang membidangi masalah perdagangan membahas draft tersebut.Hanya saja, rencana tersebut gagal. "Draft belum selesai," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR.Ia beralasan, draft tersebut masih dalam tahap finalisasi. Selain itu, dia beralasan draft tersebut juga belum dikoordinasikan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asazi Manusia (HAM) serta Sekretaris Negara (Setneg). "Kami butuh waktu sedikit lagi," terang Mari.Sejatinya, RUU ini sudah digagas sejak tahun 1990-an. Sebab, pemerintah memang belum mempunyai UU Perdagangan. UU ini bertujuan antara lain memperlancar distribusi barang dan jasa, melindungi konsumen, produsen dan pedagang, menciptakan persaingan sehat, meningkatkan ekspor, memperlancar dan meningkatkan investasi perdagangan, menciptakan kepastian usaha, melakukan pengelolaan manajemen kebijakan impor dan lain-lain.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News