Drajad Wibowo Jadi Wamenko Perekonomian, Fokus Dorong Ekonomi Desil Rendah



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah tugas menjadi fokus Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Hari Wibowo setelah dipercaya masuk dalam jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Salah satu fokus yang akan didorong Drajad adalah memperkuat ekonomi masyarakat pada kelompok desil rendah dan menengah. 

"Mungkin yang bisa saya sampaikan yang salah satunya tugas saya itu mendorong ekonomi rakyat di desil-desil rendah dan menengah," ujar Drajad dalam Konferensi Pers di Kemenko Perekonomian, Rabu (7/10/2026).


Baca Juga: KKP Dorong Hilirisasi Rumput Laut, Investasi dan Ekspor Jadi Target

Menurutnya, penguatan ekonomi masyarakat kurang beruntung tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian akses kredit murah.

"Jadi masyarakat yang agak kurang beruntung, itu kita dorong bukan hanya dengan kredit murah saja, tapi kita tambah dengan pemberdayaan dan juga kita tambah dengan usaha kelompok," ujar Drajad dalam wawancara.

Drajad mengatakan, sejumlah program untuk mendorong ekonomi masyarakat tersebut sebenarnya telah berjalan. Namun, ke depan program-program tersebut akan diperbanyak untuk memperluas dampaknya. "Ini sebenarnya sudah berjalan, tapi kami perbanyak," katanya.

Drajad sebelumnya menjelaskan bahwa salah satu tugasnya sebagai Wamenko Perekonomian adalah membantu Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam mencapai target-target pemerintah.

Selain mendorong ekonomi masyarakat desil rendah dan menengah, ia juga mendapat tugas untuk mendorong sejumlah sumber pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah, kata Drajad, telah mengidentifikasi sejumlah sektor yang dapat menjadi sumber pertumbuhan, di antaranya pariwisata dan industri pengolahan.

Baca Juga: Penghasilan Tidak Kena Pajak 2027 Dibahas, DJP Siapkan Strategi Cari Basis Pajak Baru

Di sisi lain, Drajad menyebut pemerintah juga akan berupaya mengurangi berbagai hambatan yang dihadapi sektor swasta, baik dalam investasi maupun operasional. Hambatan tersebut antara lain berkaitan dengan perizinan serta ketidaksinkronan kebijakan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News