KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengemudi (driver) transportasi berbasis online yang terdiri dari ojek online (ojol), taksi online dan kurir kembali menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut adanya Tunjangan Hari Raya (THR).

Pengamat Persaingan Usaha sekaligus Dosen Hukum Ekonomi dan Teknologi Universitas Indonesia Ditha Wiradiputra menjelaskan berdasarkan regulasi yang ada saat ini, pemberian THR untuk pekerja hanya mengacu Surat Edaran (SE) No.M/2/HK.04/III/2024 tentang THR Keagamaan.

Dia bilang, regulasi tersebut mengatur bahwa hanya pekerja yang memiliki hubungan kerja yang berhak menerima THR.

KKI 2025 Fasilitasi Business Matching UMKM Rp 224 Miliar

Baca Juga: Pengemudi Ojol Berpeluang Mendapat THR, Pemerintah Sedang Cari Jalan Keluar!

“Sedangkan pekerja ojol dan angkutan online berdasarkan aturan yang ada sejauh ini bukanlah katagori sebagai pekerja yang memiliki hubungan kerja,” ujarnya kepada KONTAN, Senin (17/2).

Ditha mengungkapkan, praktek di negara lain hampir mirip dengan regulasi yang ada di Indonesia, di mana pekerja online ini diatur lewat hubungan kemitraan bukan hubungan ketenagakerjaan, meskipun terdapat sejumlah tuntutan dari pekerja online untuk mendapatkan hak-hak layaknya pekerja.

“(Jika tuntutan THR bagi driver ojol ini dikabulkan) kemungkinan bakal berdampak cukup besar bagi ekonomi, khususnya bagi perusahaan platform dengan besarnya jumlah mitra yang ada.

Baca Juga: Driver Ojol Kembali Lakukan Demonstrasi, Tuntut THR Dibayar H-30 Idul Fitri

Lebih lanjut, Ditha menambahkan, solusi alternatif selain memberikan THR bagi driver ojol adalah meningkatkan kesejahteraan pekerja online.

“(Caranya) Dengan memberikan sejumlah insentif lebih dari perusahaan platform untuk membantu pekerja menghadapi hari raya, yang itu disesuaikan dengan kemampuan dari perusahaan,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News