KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perkumpulan Organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) meminta PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) membuka data terkait klaim keberhasilan mempersempit selisih harga ekspor sawit dengan harga acuan pasar internasional.

Permintaan tersebut muncul setelah CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut, sejak DSI mulai beroperasi pada 1 Juni 2026, gap antara harga ekspor yang dideklarasikan eksportir dengan harga acuan internasional yang sebelumnya mencapai 30%-45%, khususnya untuk produk turunan sawit seperti RBD Olein, kini telah menyempit.

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto mengatakan, klaim tersebut perlu didukung data pembanding dan metode penghitungan yang jelas agar dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan.

“Kalau gap memang sudah menyempit, perlu dijelaskan acuannya dan bagaimana cara menghitungnya,” ujar Darto dalam keterangan resmi, Jumat (24/7/2026).

Baca Juga: CORE Sebut Investasi Hilir Sawit Perlu Insentif Fiskal dan Nonfiskal

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan penyempitan gap tersebut terjadi karena perbaikan tata kelola ekspor, bukan hanya akibat perubahan harga pasar global dalam periode tertentu.

POPSI menilai, DSI yang mengelola data lintas kementerian dan lembaga, seperti Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian ESDM, memiliki basis data yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas kebijakan.

Karena itu, POPSI meminta hasil perbandingan sebelum dan sesudah implementasi DSI dapat dibuka serta diuji secara independen.

“Data tersebut penting agar klaim keberhasilan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Darto.

Selain aspek pengawasan ekspor, POPSI juga meminta pemerintah memastikan dampak kebijakan tersebut dapat dirasakan petani melalui peningkatan harga tandan buah segar (TBS).

Baca Juga: Tarif Sementara AS 10% Berakhir, Menko Airlangga: Tunggu Minggu Depan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News