KONTAN.CO.ID - BALI. PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) memastikan mekanisme ekspor satu pintu komoditas kelapa sawit yang mulai berlaku 1 Januari 2027 tidak akan menghambat perdagangan sawit Indonesia. Direktur Utama DSI Luke Thomas Mahony mengatakan, DSI justru akan berperan memperlancar ekspor sawit melalui penguatan tata kelola dan ketertelusuran komoditas. “Kami tidak mengganti pasar. Hubungan dagang antara penjual dan pembeli tetap sama,” ujar Luke saat membuka hari kedua 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Bali, Jumat (13/11/2026).
Baca Juga: Mandatori B50 2027 Masih Dikaji, Ini Risiko yang Membayangi Industri Sawit Menurut Luke, DSI telah menyerap aspirasi pelaku usaha sejak Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana mekanisme ekspor satu pintu pada Juni lalu. Ia memastikan mekanisme baru tersebut tidak akan mendisrupsi rantai bisnis sawit yang sudah berjalan. DSI akan menjalankan tiga fungsi utama dalam mekanisme tersebut.
Pertama, sebagai data integrator untuk memperkuat ketertelusuran atau traceability ekspor sawit.
Kedua, DSI akan berperan sebagai market enabler yang menghubungkan pemerintah, eksportir, lembaga keuangan, pembeli internasional, serta asosiasi seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).
Ketiga, DSI akan menjadi
governance platform dengan membangun sistem dan standar untuk mendukung kelancaran ekspor. “Ini akan menjadi infrastruktur nasional, bukan sekadar intervensi sementara,” kata Luke. Ia juga memastikan data ekspor yang dihimpun DSI akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan untuk kebutuhan verifikasi. Menurutnya, basis data tersebut nantinya dapat digunakan untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global sekaligus membuka akses pasar baru bagi petani sawit. Di sisi lain, besaran biaya jasa atau
service fee yang akan dikenakan DSI mulai tahun depan masih menjadi perhatian pelaku usaha. Luke mengatakan, tarif tersebut akan diumumkan pada Desember 2026. Meski begitu, ia memberikan gambaran bahwa pungutan yang dikenakan akan berada pada level satu digit dolar AS per ton.
“
Service fee akan diumumkan Desember nanti. Tapi, kalau saya harus bilang, biayanya hanya mencapai
single digit dolar per ton,” ujarnya. Luke menambahkan, DSI akan tetap membuka ruang dialog dengan Gapki setelah mekanisme ekspor satu pintu mulai diterapkan. Hal tersebut dilakukan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan pelaksanaan kebijakan.
Baca Juga: Pemanfaatan Kecerdasan Buatan Menjadi Kunci Transformasi Ekonomi Indonesia Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News