KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melakukan pencopotan terhadap Direktur Jenderal Anggaran, Luky Alfirman, serta Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu. 

Pergantian dua pejabat eselon I di Kementerian Keuangan ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan terhadap kondisi fiskal dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Langkah tersebut dinilai tidak biasa, mengingat pencopotan dilakukan secara bersamaan pada dua posisi strategis yang berperan langsung dalam perencanaan dan eksekusi kebijakan fiskal. 

Baca Juga: Pasokan Beras Tembus 5 Juta Ton, Mentan Pede Bisa Ekspor 500 Ribu Ton

Situasi ini memunculkan spekulasi adanya persoalan serius di internal pengelolaan anggaran negara.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistiramenilai, pencopotan dua pejabat tinggi tersebut menjadi sinyal peringatan keras terhadap kondisi fiskal pemerintah saat ini.

"Soal dipecatnya dua dirjen Kemenkeu, ini alarm bahwa ada risiko besar di pengelolaan anggaran sehingga Purbaya (Menteri Keuangan) memecat secara mendadak Febrio dan Luky," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Kamis (23/4).

Menurutnya, cash flow  atau arus kas APBN-nya mungkin terguncang hebat karena alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) terlalu besar sementara ada kebutuhan belanja rutin dan bunga utang yang harus dibayar.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menggerus kepercayaan investor. Ia menilai, soliditas internal Kementerian Keuangan dipertanyakan jika dua direktur jenderal dicopot dalam waktu bersamaan.

"Kepercayaan investor bisa menurun karena internal Kemenkeu kurang solid. Ini bukan penyegaran birokrasi, tapi ada yang ditutup-tutupi dari kondisi APBN sebenarnya," katanya.

Bhima juga menilai langkah tersebut berpotensi menjadi upaya mencari pihak yang disalahkan atas tekanan fiskal yang terjadi.

"Purbaya jelas mencari kambing hitam. Dua dirjen ini disalahkan, padahal kesalahan Purbaya sendiri tidak mau pangkas anggaran MBG dan Koperasi Desa Merah Putih secara signifikan," imbuh Bhima.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kondisi arus kas negara sudah berada pada level yang mengkhawatirkan. Dana Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang seharusnya menjadi bantalan fiskal, disebut tersisa sekitar Rp 120 triliun.

Baca Juga: Hampir 6.000 Jemaah Haji RI Tiba, Ini Imbauan Penting di Madinah

Di sisi lain, belanja subsidi dan kompensasi energi diperkirakan akan membengkak hingga di atas Rp 100 triliun. Kondisi ini mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam menjaga stabilitas APBN.

Bhima juga menyoroti potensi dampak terhadap persepsi global, terutama menjelang pengumuman rating utang oleh lembaga pemeringkat internasional.

"S&P baru umumkan rating utang Juli 2026. kalau kondisi tidak berubah, government shutdown bisa terjadi dimulai dari layanan publik di daerah," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News