KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah mencopot dua pejabat kunci di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yakni Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman dan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu, di tengah tekanan yang meningkat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. 

Pergantian mendadak pada dua posisi strategis ini memicu sorotan karena terjadi saat kondisi fiskal dinilai sedang tidak longgar.

Pencopotan yang efektif berlaku sejak 21 April 2026 itu dinilai bukan sekadar rotasi biasa. Dua direktorat jenderal tersebut berperan langsung dalam perencanaan hingga eksekusi kebijakan fiskal, sehingga perubahan di level ini kerap dibaca sebagai sinyal adanya persoalan atau penyesuaian arah kebijakan.

Baca Juga: Pencopotan Dua Dirjen Kemenkeu Picu Sorotan, Ini Kata Ekonom

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai langkah tersebut sebagai peringatan keras terhadap kondisi fiskal pemerintah. "Ini alarm bahwa ada risiko besar di pengelolaan anggaran," ujarnya kepada KONTAN, Kamis (23/4/2026). 

Ia menduga arus kas negara tengah tertekan, antara lain akibat besarnya alokasi belanja seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), di tengah kewajiban belanja rutin dan pembayaran bunga utang.

Bhima juga menyoroti sisa Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang disebut tinggal sekitar Rp 120 triliun, sementara potensi lonjakan belanja subsidi energi bisa melampaui Rp 100 triliun. 

Kondisi ini dinilai mempersempit ruang fiskal dan berisiko menekan kepercayaan investor, apalagi jika diiringi ketidakpastian di internal Kemenkeu. "Kepercayaan investor bisa menurun karena internal Kemenkeu kurang solid," katanya.

Baca Juga: Kemenkeu Copot Dirjen Anggaran dan Dirjen Strategi Ekonomi & Fiskal, Ini Kata Purbaya

Pandangan berbeda datang dari Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede yang menilai secara operasional, pergantian ini tidak langsung mengganggu jalannya APBN. Fungsi anggaran dan pembiayaan tetap berjalan melalui sistem yang ada dan dukungan pelaksana harian.

"Dalam jangka sangat pendek, APBN tidak serta-merta terganggu, tetapi dampaknya lebih ke koordinasi dan konsistensi kebijakan," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan momentum pergantian ini tetap perlu diwaspadai karena terjadi saat tekanan fiskal meningkat.

Hingga kuartal I 2026, pendapatan negara tercatat Rp 574,9 triliun, sementara belanja mencapai Rp 815 triliun, sehingga defisit melebar menjadi Rp 240,1 triliun atau sekitar 0,93% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Di sisi pembiayaan, pemerintah masih memiliki bantalan melalui penerbitan utang dan penggunaan SAL. Target pembiayaan dalam APBN 2026 mencapai Rp 689,1 triliun, dengan realisasi penerbitan surat utang yang sudah menembus lebih dari Rp 500 triliun hingga pertengahan April. 

Meski begitu, stabilitas ini dinilai rentan jika tekanan eksternal berlanjut, seperti pelemahan rupiah, kenaikan harga minyak, dan menurunnya kepercayaan pasar.