JAKARTA. Dua politisi Partai Keadilan Sejahtera yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu II, Tifatul Sembiring dan Suswono, mengaku siap dipecat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah PKS menentang kebijakan pemerintah soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Soal menteri diserahkan kepada Presiden. Diberi amanah, ya kita jalan. Kalau dicabut amanahnya, ya sudah selesai," kata Tifatul di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (18/6/2013).

Tifatul mengatakan, hingga saat ini tidak ada keputusan resmi partainya untuk keluar koalisi. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS menyerahkan tiga menteri PKS kepada Presiden.

Suswono mengatakan, dirinya berkali-kali sudah mengatakan siap untuk dicopot sebagai Menteri Pertanian. Isu pencopotan, kata dia, juga sudah muncul sejak tahun pertama menjabat.

"Isu reshuffle kan dari tahun kemarin. Jawabannya sama, reshuffle itu hak prerogatif Presiden, ada kasus maupun tidak. Kami ditugaskan untuk membantu Presiden. Kalau Presiden mengganti, kita hormati," kata Suswono.

Lantaran partai menyerahkan tiga menteri kepada Presiden, Suswono, dan Tifatul akan tetap loyal kepada Presiden. Apalagi, sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul menjabat Sekretaris Tim Sosialisasi BBM sehingga harus ikut menyosialisasikan rencana kenaikan harga BBM kepada rakyat.

Bahkan, Tifatul dan Suswono mengaku sudah menyosialisasikan alasan kenaikan harga BBM kepada internal partainya ketika rapat DPTP di Lembang, Bandung, pekan lalu. Nyatanya, Fraksi PKS di DPR tetap menentang kenaikan harga BBM.

Ketika disinggung keinginan internal koalisi agar PKS keluar dari koalisi, Tifatul santai. Pasalnya, PKS tidak berbicara dengan parpol koalisi, namun dengan Presiden. "Itu silakan saja mereka bicara seperti itu," pungkas calon anggota legislatif DPR itu.

Seperti diberitakan, Sekretariat Gabungan belum akan membahas sikap PKS saat ini. Setgab, termasuk Presiden, masih fokus kepada persiapan kenaikan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter.

Hanya, internal koalisi menganggap PKS telah melanggar code of conduct koalisi. Dalam code of conduct disebutkan, apabila tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama dalam koalisi, maka parpol yang bersangkutan dapat mengundurkan diri.

Jika tidak mengundurkan diri, pada hakikatnya kebersamaan dalam koalisi telah berakhir. Selanjutnya, Presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada dalam kabinet. Apakah Presiden akan mengganti tiga menteri PKS? Kita tunggu saja. (Sandro Gatra/Kompas.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: